Posts Tagged ‘pemerintahan’

MEREKA yang akrab dengan perdebatan filsafat politik tentu paham benar tentang suatu soal yang menjadi debat seru di kalangan “political theorists”, yaitu soal ukuran besar kecilnya pemerintahan: apakah pemerintahan harus langsing atau bongsor?

Kalangan konservatif atau kanan (dalam tradisi politik di Amerika diwakili oleh Partai Republik) cenderung pada bentuk pemerintahan yang langsing, ramping, dan kecil. Filosofi yang mendasari pandangan ini sangat masuk akal: masyarakat diandaikan seperti sebuah “pasar” yang bekerja seturut hukum-hukum tertentu. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bekerjanya hukum masyarakat ini akan menimbulkan distorsi.

Selain itu, pemerintahan yang besar dan bongsor seringkali membawa dampak sampingan yang berbahaya, yaitu korupsi, monopoli, dst. Pemerintahan yang besar juga membawa kosekwensi lain dari sudut fiskal, yaitu biaya yang mahal, dan karena itu menuntut pajak yang tinggi. Bagi kalangan praktisi ekonomi, pajak yang tinggi akan mengendorkan sektor usaha, dan pada gilirannya akan mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Ujung terjauh adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Karena asumsi-asumi semacam ini, kaum konservatif di bangku sebelah kanan cenderung pada pemerintahan yang langsing dan ramping, karena hanya bentuk pemerintahan seperti inilah yang bisa menangkal kemungkinan terjadinya korupsi, salah-urus, selain murah dan efektif.

Kaum konservatif melihat pemerintahan sebagai semacam “necessary evil” atau kejahatan yang terpaksa harus dilakukan karena adanya maslahat tertentu yang bisa dicapai melalui institusi itu. Kaum konservatif jelas bukan kaum anarkis. Meskipun mereka curiga pada pemerintah dan negara, mereka sangat membenci “anarki” dan menekankan “order” atau keteraturan. Bagi mereka, mekanisme sosial yang paling baik untuk mempertahankan keteraturan adalah tradisi, nilai-nilai, asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat, semacam “jam’iyyah” seperti dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama (NU).

Itulah yang menjelaskan kenapa kaum konservatif sangat peduli dengan lembaga keluarga. Bagi kaum konservatif, jika ada anggota masyarakat jatuh sakit atau bangkrut, bukan tugas negara untuk menolongnya. Yang pertama-tama wajib memberikan uluran tangan adalah keluarga, tetangga atau komunitas yang menjadi “pengayom” orang bersangkutan. Masyarakat mempunyai “mekanisme sosial” untuk mengatasi “penyakit sosial” yang muncul di kalangan mereka. Negara tak usah ikut campur. Sebagaimana saya katakan di atas, mereka curiga pada pemerintah dan negara, dan lebih percaya pada kekuatan lembaga sosial.

Inilah filosofi kaum konservatif atau kanan. Tentu, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam “karikatur” yang hanya memotret ciri-ciri pokok dalam filsafat kaum konservatif sambil memberikan penekanan yang berlebihan pada segi-segi tertentu agar tampak kontras yang ada di dalamnya.

Di seberang kaum konservatif kita jumpai sejumlah pandangan, mazhab, dan arus pemikiran yang bermacam-macam, dan karena tak ada istilah tunggal yang bisa merangkum semuanya, kita sebut saja arus pemikiran kedua ini sebagai kaum kiri (dalam tradisi politik Amerika diwakili oleh Partai Demokrat).

Dalam pandangan mazhab kedua ini, negara adalah institusi yang menjadi harapan pokok masyarakat. Negara adalah “the great dispenser of social welfare”. Negara adalah institusi yang membagi-bagikan tunjangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara dibebani tugas besar untuk mengatasi semua “kegagalan sosial” yang ada dalam masyarakat.

Karena negara mendapat tugas yang besar, dengan sendirinya negara menjadi gemuk, bongsor, dan menggelembung. Mazhab ini mengkritik kalangan kanan atau konservatif dengan argumen yang tak kalah menariknya. Bagi mereka, mengandaikan masyarakat sebagai sebuah “pasar” yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu, sangat tidak realistis. Bentuk masyarakat seperti itu tak ada dalam dunia kongkrit. Negara tidak bisa duduk mencangkung sebagai penonton saja saat terjadi malapetaka dalam masyarakat. Negara harus turun tangan dan ikut menyelesaikannya.

Negara tak bisa membiarkan masyarakat mengatasi masalah sendiri. Alasan berdirinya negara adalah persis untuk menolong masyarakat, bukan sekedar menjadi “polisi yang menjaga lalu-lalang lalu-lintas”. Kaum kiri, dengan kata lain, melihat negara sebagai “mesiah” yang diharapkan memberikan pertolongan dalam semua hal.

Dalam mazhab ini, intervensi negara dalam banyak wilayah masyarakat menjadi besar, terutama dalam wilayah kesejahteraan sosial dan pembangungan ekonomi.

APAKAH perdebatan tentang bentuk negara ini relevan untuk konteks kita di Indonesia saat ini?

Saya kira, masalah yang kita hadapai di Indoensia saat ini bukanlah pemerintah yang bongsor atau langsing. Isu yang jauh lebih urgen adalah soal pemerintah yang kuat dan kompeten. Perdebatan dalam konteks politik Indonesia memang agak sedikit lain.

Pada masa Orde Baru dulu kita akrab dengan perdebatan tentang istilah “strong state”, “negara kuat”, yang pada masa itu dipahami sebagai negara integralistik yang otoriter seperti tercermin dalam contoh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto dulu. Negara ini melakukan intervensi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kita lihat pada zaman itu adalah semacam “etatisme” atau kuatnya peran negara atau pemerintah dalam semua bidang. Istilah “regime” tepat untuk menggambarkan pemerintahan pada saat itu, yakni suatu sistem politik yang menegakkan kontrol dalam semua bidang.

Semua orang pada zaman itu memprotes bentuk negara kuat seperti itu. Sekarang, kita menyaksikan hancurnya bentuk negara otoriter seperti itu. Yang kita lihat setelah era reformasi saat ini adalah negara lemah yang lamban, ragu-ragu, dan sama sekali tak kompeten dalam mengatasi masalah. Apakah bentuk negara/pemerintahan seperti ini yang kita inginkan?

Saya sendiri cenderung mengatakan: tidak. Pemerintah yang lemah, sebagaimana kita lihat sendiri, membawa banyak masalah yang teramat serius. Kasus kekerasan sosial dan persekusi agama yang terjadi akhir-akhir ini adalah dampak dari negara atau pemerintahan yang lemah, lamban dan ragu-ragu.

Pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Mungkin, perlu cara pandang lain untuk mendefinisikan pemerintah kuat saat ini. Pemerintah kita sebuat kuat bukan dalam pengertian otoriter dan intrusif seperti dalam pengalaman Orde Baru dulu. “Kuat” di sini kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi (melalui pemilu yang “fair”).

Advertisements

Sejumlah warga masyarakat di Provinsi Lampung mengkritik perilaku para elite politik di daerahnya yang seperti berlomba menunjukkan kedekatan dan perhatian kepada masyarakat banyak, termasuk kalangan menengah ke bawah serta warga miskin setempat, tapi hanya sebatas untuk meraih dukungan pada pemilu gubernur (pilgub) di daerahnya saat ini.

“Ya, kalau dekat-dekat pilgub seperti sekarang semua calon mau dekat-dekat dengan kami, tapi nanti setelah menang dan duduk di kursi gubernur semuanya ditinggalkan begitu saja,” kata Arman, warga Kota Bandarlampung yang berprofesi sebagai pengojek, di Bandarlampung, Rabu.

Dia menuturkan, sebagai pengojek telah beberapa kali didatangi para calon gubernur Lampung itu. Mereka datang selain untuk bersilaturahmi dan menyalami mereka, juga menyampaikan permintaan dukungan bagi pencalonan menjadi gubernur itu.

“Awalnya kaget juga, tiba-tiba ada serombongan orang datang, kemudian mengajak bersalaman dan bicara-bicara. Tidak tahunya itu calon gubernur Lampung,” kata dia lagi.

Beberapa warga Bandarlampung yang berprofesi sebagai pedagang dan tukang becak (pembecak), juga mengaku pernah didatangi calon gubernur, calon wakil gubernur maupun pimpinan dan pengurus partai politik, untuk meminta dukungan mereka bagi pencalonan sebagai gubernur Lampung.

“Ah, kalau mau minta dukungan sekarang datang berbaik-baik dengan kami dan memberikan sesuatu. Tapi nanti kalau sudah duduk ya lupa dan tak mau datang lagi `kan,” kata Amir, salah satu pedagang di sebuah pasar tradisional di Bandarlampung itu pula.

Padahal mereka berharap, para calon kepala daerah itu, setelah memenangkan pemilihan, seharusnya tetap ingat pada janji dengan masyarakat yang pernah didatangi serta tidak melupakan warga yang memilihnya.

Karena itu, seharusnya para calon kepala daerah dan parpol maupun para pengurus parpol itu tetap dapat memberikan perhatian bagi nasib kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga saat memimpin tetap memperjuangkan nasib mereka.

“Sama seperti pengurus parpol dan para calon anggota DPRD, kalau sudah dekat pemilu, pasti akan rajin mendatangi kami-kami ini. Tapi setelah itu, masa bodoh lagi,” kata Andi, warga Bandarlampung pula.

Pemilu gubernur Lampung akan dilaksanakan pada 3 September 2008. Hingga kini KPUD Lampung sedang memproses kelengkapan persyaratan tujuh pasangan calon–lima calon parpol/koalisi parpol dan dua pasangan calon perseorangan–dan menjadwalkan sebelum tanggal 10 Juli 2008 telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan proses pilgub selanjutnya

Jika di Amerika sebentar lagi akan diketahui siapakah pemenangnya, apakah Mc.Cain atau Obama sebagai antiklimaks setelah bergulat hampir 1 tahun belakangan ini, di Indonesia justru kebalikannya, kampanye Pemilu 2009 sebentar lagi akan segera dimulai. Durasi kampanye yang akan menjadi kampanye terlama sepanjang sejarah Indonesia.

Ada beberapa yang sudah “curi start” kampanye, yang jelas dari partai baru Hanura dan PAN yang sudah mengindikasikan partisipasi dalam ajang “pertempuran” 2009 nanti. Makin hari makin jelas siapa-siapa yang akan terjun dalam panggung 2009 nanti. Memang masih belum ada daftar resmi, dan bahkan pendaftaran capres juga belum dibuka dan dimulai. Tapi dari bincang-bincang kami berdua akhirnya disepakati untuk pura-pura jadi analis politik amatiran yang mencoba untuk menelaah para (kemungkinan) capres 2009 nanti. Sedikit banyak, tulisan ini juga menyambung dan terinspirasi tulisan OJ beberapa waktu lalu yang menyatakan kurang lebih “enough is enough” untuk para capres yang gagal dan juga para mantan presiden di masa sebelumnya.

Juga inspirasi polling tentang capres yang dibuat Mamak Presiden Z beberapa waktu lalu menyempurnakan ide tulisan kolaborasi ini.

Susilo Bambang Yudhoyono

Menurut saya pribadi, SBY masih memiliki peluang yang lebih besar dibanding calon lainnya. Dengan kharisma yang ada sekarang, kepiawaian international diplomacy yang banyak menjadi nilai tambah akan menjadi perhatian utama lawan-lawan politiknya. Di awal masa pemerintahannya sudah didera bencana bertubi, tsunami Aceh, gempa Jogja, merupakan kejadian yang siapa saja duduk jadi presiden ketika itu, tidak akan bisa menghindarinya.

Nilai kurang pemerintahan SBY – JK adalah sudah 3x harga BBM naik semasa duet beliau berdua ini. Rakyat banyak mengeluh walaupun saya juga yakin bahwa mayoritas masyarakat juga memahami duduk persoalannya. Naiknya harga BBM adalah bukan faktor internal melainkan faktor eksternal. Siapapun juga yang duduk menjabat juga akan mengambil sikap yang sama. Memang sekarang semua lawan politik SBY – JK berandai-andai, jika, kalau mereka ini duduk di situ akan begini dan akan begitu. Saya yakin, itu khan baru “jika, kalau, seandainya beserta kawan-kawannya”, belum tentu mereka yang mengritisi kebijakan kenaikan BBM akan mengambil keputusan yang lebih baik.

Pencapaian dalam skala internasional adalah tercapainya perdamaian di Aceh, di mana semua presiden pasca Suharto, belum ada satupun yang sanggup menangani Aceh dengan apik dan damai. Dihapuskannya embargo militer oleh Amerika dan dibatalkannya travel warning yang sudah 8 tahun dipasang, menunjukkan satu lagi pencapaian diplomasi internasional.

Panjangnya masa kampanye pemilu merupakan tugas berat bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Presiden SBY mengajak semua pihak membantu Polri dengan ikut mempertahankan suasana kondusif bagi tumbuhnya demokrasi.

Himbauan ini disampaikannya dalam pidato upacara peringatan HUT ke-62 Polri di Silang Monas, Jakarta, Senin (1/7/2008).

“Jangan memberi beban berlebihan pada Polri, yang karena kelalaian kita, negara menjadi tidak stabil dan tidak tertib. Mari ambil tanggungjawab bersama untuk pembangunan dan demokratisasi,” ujar SBY.

Demokrasi memberi keniscayaan pada pelaksanaan segala prinsip HAM. Tapi itu semua harus berjalan berdasarkan pranata hukum berlaku dan tidak menghalalkan segala cara untuk pencapaian tujuan politis.

Pada peserta Pemilu dan Pilpres, SBY mengingatkan untuk mematuhi etika politik yang santun. Jangan mengorbankan rakyat dalam kompetisi politik yang sudah akan dimulai pekan depan.

“Kita tidak ingin menjadikan politik sebagai panglima, tapi hukum. Jangan secara sengaja menyalahgunakan kebebasan itu sehingga menimbulkan tindak anarkisme dan ketidakpatuhan terhadap hukum,” seru presiden.

Pengalaman pahit negara-negara yang memiliki kekayaan tambang mineral menunjukkan, mereka sering harus menghadapi kenyataan bahwa harta itu lebih merupakan kutukan daripada berkah. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minyak menjadi rebutan kelompok yang berkonflik atau perang saudara, korupsi, dan pengelolaan yang salah urus.

Di sejumlah negara di Afrika yang memiliki kekayaan tambang, seperti Nigeria dan Sudan, kegetiran itu dapat dijadikan contoh.

Pengalaman yang mirip juga terjadi di bumi pertiwi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Indonesia pernah menjadi pengekspor serta menikmati booming harga minyak tahun 1980-an.

Namun, karena pengelolaan yang tertutup dan sangat keras beraroma KKN, dewasa ini Indonesia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, yaitu menjadi salah satu negara net importer minyak terbesar di dunia. Masa kejayaan Indonesia karena melimpahnya minyak sudah lewat. Kini barang itu justru menjadi komoditas yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, jika DPR benar-benar serius menggunakan hak angket untuk membongkar mafia, tata kelola BBM harus didukung oleh semua kalangan. Sebab, meskipun saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak, tidak mustahil dengan ditemukannya beberapa sumber minyak baru, di kemudian hari negara ini akan kembali menjadi pengekspor.

Harapan tersebut muncul, antara lain, karena hak angket adalah salah satu kewenangan DPR yang ampuh untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keampuhan lainnya adalah kewenangan Panitia Angket yang berhak mewajibkan siapa pun untuk dipanggil dan apabila menolak dapat dikenai pidana atau disandera sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, keseriusan penggunaan hak angket diharapkan dapat mengurai keruwetan, pemborosan, dugaan KKN, serta isu yang sangat santer bahwa manajemen perminyakan Indonesia digunakan untuk kepentingan politik penguasa.

Diragukan

Namun, banyak kalangan meragukan penggunaan hak angket DPR tidak terkontaminasi politik kepentingan.

Pertama, beberapa kali rencana penggunaan hak angket dengan mudah kandas di tengah jalan, seperti penyelidikan yang akan dilakukan terhadap penjualan batu bara oleh PT Adaro, kasus Lapindo, dan kasus BLBI.

Kedua, sejalan dengan semakin dekatnya pemilihan umum bulan Juli 2009, dikhawatirkan penggunaan hak angket sekadar sebagai tabuhan genderang perang untuk menyambut kampanye tatap muka dan iklan yang akan berlangsung tanggal 8 Juli- 12 Maret 2009 dan akan diteruskan dengan kampanye rapat terbuka 13 Maret-1 April 2009.

Dalam iklim politik yang sangat pragmatis, partai-partai politik berlomba-lomba membangun citra sebagai pembela kepentingan rakyat. Partai politik yang menjadi bagian pemerintah pun diduga akan semakin mengambil jarak dengan pemerintah.

Lebih-lebih, hasil survei beberapa lembaga kajian menunjukkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin merosot. Survei yang dilakukan Indo Barometer menunjukkan, pamor SBY merosot secara meyakinkan. Posisi SBY 20,7 persen, jauh di bawah Megawati yang mendapatkan 30,4 persen. Hasil polling semacam itu diperkirakan akan menyebabkan partai-partai semakin takut terkontaminasi dengan kemerosotan citra SBY.

Dalam hal ini, Partai Golkar mungkin paling ”kikuk” karena menghadapi dilema. Tetap bertahan bersama SBY hanya akan menuai badai kecaman masyarakat akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tegas. Namun, memisahkan diri dengan SBY akan dianggap lebih mengutamakan kepentingan membangun citra Partai Golkar daripada kepentingan umum.

Oleh sebab itu, Partai Golkar perlu strategi yang canggih untuk dapat membuktikan diri tetap berjuang bagi rakyat, tetapi juga tidak memberikan kesan meninggalkan pemerintahan SBY demi kepentingan politik partainya.

Ketiga, permasalahan yang tidak kalah serius adalah penggunaan hak angket dikhawatirkan ”merusak” sistem presidensial. Perlu dicatat bahwa penggunaan hak angket selama ini dilakukan dalam semangat pelaksanaan UUD Sementara tahun 1950 yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Ujung dari penyelidikan dalam sistem ini adalah mosi tidak percaya kepada pemerintah. Konsekuensinya, kalau pemerintah kehilangan dukungan, perdana menteri harus mundur atau presiden membubarkan DPR dan dilakukan pemilu.

Konstitusi bangsa Indonesia adalah UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Kerancuan semacam inilah yang membentuk persepsi hak angket akan berujung kepada pemakzulan presiden di tengah jalan. Padahal, kemungkinan tersebut tidak akan terjadi karena UUD 1945 mengatur dengan tegas bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Jika pemakzulan dipaksakan, hal itu sangat berbahaya bagi proses pelembagaan pergantian kepemimpinan nasional yang sedang dirintis selama satu dasawarsa. Hikmah penting dengan adanya hak angket adalah bagaimana hak itu digunakan tanpa disalahgunakan.

Oleh karena itu, niat luhur penggunaan hak angket jangan masuk dalam perangkap jual beli politik. Akibatnya akan sangat tragis. DPR tidak hanya gagal memperbaiki tata kelola BBM, tetapi juga dapat mengacaukan tata kelola pemerintahan jika dipaksakan berujung pada pemakzulan presiden. Dan, yang pasti, semakin membangkrutkan kredibilitas DPR di mata rakyat.<kom>

Keterwakilan suara 30 persen perempuan di parlemen sulit untuk dipenuhi calon legislatif (caleg) perempuan pada pemilu 2009. Ada kecenderungan caleg perempuan akan lebih banyak berada di parlemen kota atau kabupaten di pemilu mendatang.

Demikian dikatakan Nuri Soeseno dalam Focus Group Discusion (FGD) yang difasilitasi United Nation and Development Program (UNDP) di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (25/6). Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menuturkan perempuan memang lebih tertarik dengan persoalan-persoalan yang lebih konkret, kaitannya dengan peran sebagai istri, ibu maupun peran strategis lainnya dalam masyarakat.

“Lebih efektif kalau perempuan terlibat dalam parlemen tingkat lokal karena lebih terspesialisasi. Tapi kiprah perempuan di parlemen pusat juga tetap penting dan itulah yang harus terus didorong,” ujarnya. Kecenderungan berkiprah di tingkat lokal, menurut Nuri, disebabkan aturan dan fakta di lapangan tidak mengakomodir suara perempuan. “Ambil contoh, aturan paket UU Parpol, keharusan terpenuhinya parliamentary treshold (PT) menjadi syarat memberatkan bagi caleg perempuan di partai kecil,” kata Nuri.

Sekjen Golkar Sumarsono mementahkan usulan adanya evaluasi koalisi partai politik pendukung pemerintah terkait lolosnya penggunaan hak angket DPR yang ditujukan pada pemerintahan SBY-JK. Baginya koalisi yang dimaksud itu tidak ada.

“Koalisi yang mana? Tidak ada koalisi partai,” kata Sumarsono , Kamis (26/6/2008).

Sumarsono menegaskan, Partai Golkar tidak pernah memposisikan dirinya sebagai mitra pemerintah. Jadi baginya tidak perlu ada evaluasi koalisi antar partai.

Menurutnya, jika koalisi yang dimaksud itu ada, mungkin yang dimaksud adalah sikap antar pimpinan fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan partai. Sikap antar pimpinan fraksi itu datang dari hasil komunikasi politik untuk mendapatkan kesamaan persepsi.

Jika ini yang dimaksud, maka menurutnya, sifat koalisi tersebut tidak mengikat dan tidak tertulis. “Jadi apa kita punya hak untuk lakukan evaluasi? Kita tidak punya,” tukasnya.

Kondisi Indonesia saat ini membuat mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais merasa tergugah untuk terus menyuarakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin baru.

“Sudah tiba saatnya bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan yang transformatif dan juga alternatif,” kata Amien di sela-sela acara Diskusi Publik Selamatkan Indonesia di Yogyakarta, Senin.

Amien menyatakan, meski sudah terbebas dari penjajahan fisik bangsa asing tetapi bangsa Indonesia belum bisa dinyatakan merdeka sepenuhnya karena masih tunduk pada kekuasaan asing, terutama di bidang ekonomi.

Menurut mantan Ketua MPR itu, Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang salah kaprah. “Dimulai dari era kepemimpinan Soeharto dilanjutkan pada saat kepemimpinan B.J. Habibie, diteruskan saat Megawati kemudian Gus Dur dan kini SBY,” lanjut Amien.

Sebagai obatnya, menurut Amien, diperlukan keberanian dari anak bangsa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ekonomi lama dan tidak lagi harus bergantung kepada Bank Dunia atau lembaga ekonomi lainnya.

“Jika negara lain saja bisa, seperti India, Venezuela atau Bolivia, maka saya juga yakin bahwa Indonesia juga bisa,” lanjut Amien.

Hal yang sama juga dikemukakan pengamat hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana bahwa bangsa Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Mendasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny mengatakan, jika bangsa Indonesia diminta memilih apakah mereka memilih sosok presiden yang memimpin sekarang (SBY) atau sosok-sosok lama yang kembali mencalonkan diri, maka SBY dapat dipastikan menang.

“Tetapi jika pertanyaannya adalah apakah mereka akan memilih SBY atau sosok baru, maka sebagian besar responden akan mengatakan bahwa mereka memilih sosok baru,” ujar Denny.

“Dengan hasil itu, jelas terlihat bahwa Indonesia benar-benar menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar baru.”

Saat ini, lanjut Denny, ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu diselamatkan yaitu pemerintaahan yang baik (good government) telah berubah menjadi pemerintahan yang buruk (bad government).

“Di tengah pemerintahan yang baik akan melahirkan kesejahteraan rakyat yang baik, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi pada pemerintahan yang buruk karena pemerintah selalu akan mengedepankan kepentingan pengusaha,” katanya.

Alasan kedua ialah karena korporasi telah berubah menjadi kleptokrasi yaitu saat penguasa telah menghambakan diri kepada pengusaha.

Dan alasan terakhir itu karena hukum telah direndahkan. “Tidak tegaknya hukum karena hukum telah tunduk kepada pengusaha seperti Indonesia yang tunduk kepada pengusaha asing di bidang migas,” ujarnya.

“Jika negara lain bisa mereview perjanjian kontrak karya mereka di bidang migas dengan perusahaan asing, mengapa Indonesia tidak bisa karena yang banyak menikmati hasil dari sumber daya alam Indonesia justru bukan rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi karena hukum telah direndahkan.”

Sehingga, lanjut Denny, tidak ada kata lain selain Indonesia membutuhkan pemimpin baru.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berharap para elit politik dapat menjadi panutan masyarakat seiring dengan intensitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang makin tinggi.

“Elit-elitnya kalau berpikir jernih dan menyikapi dengan baik, saya kira masyarakat akan semakin baik,” kata Mardiyanto kepada wartawan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Senin, saat diminta komentarnya mengenai pelaksanaan Pilkada Jawa Timur mendatang.

Menurut Mardiyanto, contoh pelaksanaan Pilkada yang lancar dan sukses telah banyak, antara lain Sumatera Utara dan Jawa Barat.

“Elitnya langsung menyampaikan satu cermin, saya kira itu yang saya harapkan kepada masyakarat Jatim,” ujarnya.

Mendagri mengatakan, jika rakyat memiliki kewenangan luas untuk memilih, KPU menjalankan tugas dengan baik, Pemerintah Daerah tidak berpihak, dan elit politik dapat menjaga situasi dengan baik, maka semua akan lancar.

Terkait dengan pro-kontra Pilkada Maluku Utara, Mardiyanto mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan imbauan mengenai ketidakberpihakan pemerintah.

“Pelaksanaan bukan pada Mendagri, pelaksanaan ini berada pada KPUD,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mardiyanto mengikuti rapat terbatas mengenai RUU Administrasi Pemerintahan yang juga dihadiri oleh Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menkopolhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.<antara>