Posts Tagged ‘partai politik’

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis sore kemarin didatangi oleh Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa kubu Muhaimin Iskandar. Mereka diterima anggota KPU Syamsul Bahri, I Gusti Putu Artha, dan Andi Nurpati. Kepada anggota KPU, petinggi PKB ini menyerahkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kepengurusan DPP PKB.

Surat yang ditandatangani oleh Menkum dan HAM Andi Mattalata ini mengukuhkan kepengurusan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal PKB. Dengan penyerahan ini, seluruh administrasi terkait PKB yang diakui oleh KPU adalah yang ditandatangani Muhaimin dan Lukman Edy.

Advertisements

Pilkada Jawa Timur diperkirakan 2 putaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu calonpun yang memperoleh suara diatas 30 persen sebagaimana amanat UU No 10/2008 tentang pemda.

Situasi ini menuntut pasangan yang lolos yakni Khofifah-Mujiono (Kaji) yang disokong PPP dan partai kecil lainnya Soekarwo-Saefullah (Karsa) yang didukung PD dan PAN harus melakukan lobi-lobi pada partai yang calonnya kalah.

Lobi-lobi pada pimpinan parpol yang calonnya kalah terlihat seperti yang dilakukan PPP pada Gus Dur Rabu malam. Kabarnya petinggi PAN juga mencari dukungan terhadap suara PKB dengan cara melakukan lobi pada Gus Dur.

“Kedatangan Pak Suryadharma Ali (SDA) menemui Gus Dur mungkin dalam rangka untuk menjajaki dukungan PKB Gus Dur pada Khofifah. Selain silaturahmi dan mengundang acara pengajian di kantor DPP PPP Jumat malam,” kata sumber Plusberita News di DPP PPP, Kamis (24/7/2008).

Namun info ini disembunyikan oleh Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz. Menurutnya, pertemuan SDA dengan Gus Dur semata-mata silaturahmi. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi politik antar tokoh senior dan yunior.

“Itu tidak ada agenda politik, hanya silaturahmi biasa karena sudah lama tidak bertemu Gus Dur dalam kekeluargaaan. Pertemuan itu juga untuk mengundang Gus Dur menjadi pembicara pada majelis zikir Diponegoro,” terang Irgan.

Apakah semua upaya lobi SDA menemui Gus Dur untuk mendukung Khofifah akan berhasil mengingat ada Hasyim Muzadi di balik Khofifah. Sementara sampai saat ini diduga Hasyim Muzadi dan Gus Dur tidak ketemu garis politiknya.

“Itu memang kendalanya. Tapi ini politik Mas, bisa saja untuk momen tertentu beliau-beliau harus bersatu,” jawab sumber tadi.

Sementara, sumber Plusberita News di DPP PAN juga mengakui jika para petinggi partai berlambang matahari ini terus melakukan lobi-lobi terhadap Gus Dur dan partai-partai lain. Sayangnya dia tidak menyebutkan siapa petinggi PAN yang sudah menemui Gus Dur.

“Upaya pendekatan pada Gus Dur dan pimpinan parpol lain ada, Tetapi, saya belum bisa katakan dulu. Yang pasti sudah ada komunikasi,” kata sumber tersebut.

Pendekatan PAN ke Gus Dur masuk akal karena selama ini Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir cukup akrab dengan Gus Dur. Namun demikian, posisi Saeful yang menjadi wakil Soekarwo bisa jadi menjadi kendala karena pernah bermusuhan dengan Gus Dur.

“Ini politik Mas. Usaha kan boleh dilakukan, soal hasilnya ya kita lihat saja nanti,” imbuh sumber tadi.

Kabarnya pertarungan Pilgub Jatim putaran 2 ini akan berlangsung seru. Pasalnya masing-masing pihak tidak mungkin akan leha-leha (santai) untuk dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat Jatim.

Selain itu, konon, para bandar dari 2 kubu ini juga akan habis-habisan memenangkan calonnya karena mereka sudah habis banyak dana untuk menyokong calonnya dalam putaran pertama.

Apakah dukungan parpol dan para bandar ini akan berpengaruh banyak dalam pilkada putaran kedua di Jatim. Kita lihat saja kepada siapa rakyat Jatim mempercayakan daerahnya. Apakah Kaji atau Karsa?

PKB disebut-sebut telah melakukan pelanggaran aturan kampanye karena tidak memberitahu Bawaslu ketika menyelenggarakan temu kader di Tugu Proklamasi, Jakarta, padal 12 Juli 2008 lalu. PKB membantahnya dan justru menilai Bawaslu tidak jelas hingga kini.

“Apanya yang melanggar? Kita sudah memberi tahu KPUD DKI. Siapa yang mau memberi tahu Bawaslu? Bawaslu aja nggak jelas,” ujar Sekjen PKB Lukman Edy saat diwawancarai di Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Jl. Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Mingggu (20/07/2008).

Menurut Lukman, Bawaslu tidak pernah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada partai politik. “Bawaslu harus bikin mekanisme dulu. Internal mereka harus lebih dulu ditata,”
tuntut pria yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu.

Lukman juga mengeluhkan keterlambatan sosialisasi yang dilakukan KPU.

“KPU mensyaratkan pemberitahuan kampanye harus diberikan ke KPUD terkait tujuh hari sebelumnya. Sosialisasi aturan itu baru dilakukan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye. Narik mundur tujuh harinya bagaimana?” kata dia lalu tertawa.

Oleh karena itu, Lukman meminta agar ada pemakluman terhadap apa yang telah dilakukan partainya tersebut.

“Untuk tahap pertama mohon dimaklumi dulu lah. Kan semua masih meraba-raba,” pungkasnya

Pertarungan dua kubu PKB di pengadilan berakhir dengan kemenangan kubu Muhaimin Iskandar. Pintu islah pun dibuka lebar-lebar oleh Cak Imin, namun hingga kini belum ada respon dari kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Cak Imin memberikan deadline hingga 1 Agustus 2008 bagi kubu Gur Dur untuk menentukan sikap terhadap tawaran islah itu.

“Kita menyesuaikan dengan jadwal KPU. Tanggal 9-14 Agustus adalah batas
penyerahan formulir caleg ke KPU. Kita tarik garis mundur sembilan hari, jadi
tanggal 1 Agustus. Jika sampai tanggal itu belum ada respon dari pihak Gus Dur,
ya kereta harus terus jalan. Kita nggak mungkin bertepuk sebelah tangan,” kata
Sekjen PKB Lukman Edy.

Hal itu dikatakan dia saat ditemui di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Jl Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/07/2008).

Menurut Lukman, sampai saat ini pihaknya belum menerima sinyal positif untuk
islah dari Gus Dur maupun Yanny Wahid. Namun tidak demikian dengan orang-orang lain dari kubu Gus Dur.

“Kalau dari Gus Dur dan Mbak Yenny belum ada, tapi kalau dari yang lain seperti
Choi dan Ali Masykur ada,” tuturnya.

Lebih jauh Lukman mengatakan, penerimaan pendaftaran caleg PKB akan ditutup
tanggal 1 Agustus. Bagi siapa pun yang bermaksud mendaftar, termasuk mereka yang telah mendaftar ke kubu Gus Dur, pintu akan dibuka lebar-lebar.

“Hari ini ada beberapa orang yang tadinya mendaftar lewat PKB kubu Gus Dur mendaftar ke sini, ya, kita layani,” pungkasnya.

Namun untuk tujuh orang yang dianggap sebagai sumber kekacauan di tubuh PKB harus dikecualikan. Mereka, kata Lukman, tidak akan diberi kesempatan.

“Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mengakses fasilitas-fasilitas politik
PKB dan harus dikader ulang,” pungkas Lukman.

Bendera warna-warni mulai menghiasi jalanan di Padang, Sumatra Barat, sebagai pertanda masa kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 dimulai. partai berlomba memasang atribut di lokasi strategis agar semua orang mengetahui keberadaan partai.

Namun banyaknya partai baru membuat sebagian warga bingung. Bahkan sebagian dari mereka tak peduli karena tidak terjaminnya kualitas partai. Mereka hanya mengenal beberapa partai karena sering beriklan di media massa dan tokoh yang ada di belakangnya. “Yang paling banyak promosi otomatis yang saya kenal,” kata Erna, warga padang.

Di Medan, Sumatra Utara, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia berdemonstrasi di Gedung DPRD. Mereka menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai parpol baru yang hanya mengumbar janji dan mengecewakan rakyat. Menurut mahasiswa, pembentukan parpol baru tidak lain hanya ingin merebut kekuasaan seperti parpol lama.

Massa menggelar aksi teatrikal di depan Tugu Adipura, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut pelaksanaan kampanye partai politik peserta Pemilu 2009 berjalan damai.

Satu lagi purnawirawan jenderal yang menyatakan diri maju di ajang Pilpres 2009. Dia adalah Letjen Purn TNI Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengumumkan secara terbuka niatnya itu pekan ini.

Alasan Prabowo maju ke arena Pilpres, lantaran dia melihat perkembangan politik kenegaraan yang sampai sekarang dianggap belum mampu mengatasi persoalan bangsa.

Kabar majunya Prabowo sebenarnya sudah diduga sejak lama. Bahkan belakangan wajahnya sering muncul di iklan yang ditayangkan di sejumlah media. Untuk memuluskan jalannya, dia juga membidani kelahiran Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Partai yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akan dijadikan kendaraan politiknya. Sebab bila ia mengandalkan kendaraan politik sebelumnya, yakni Partai Golkar, tentu tidak mungkin. Sebab ia pasti tergeser oleh sang ketua umum Jusuf Kalla yang juga sedang berancang-ancang maju ke Pilpres 2009.

Tidak aneh jika Prabowo merasa, selama berkecimpung di partai yang didirikan mantan mertuanya itu, dirinya kurang bisa maksimal dalam berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran dan tenaganya. “Saya merasa kurang maksimal dapat berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran-pikiran saya, tenaga saya, apabila saya tetap berada di dalam Golkar,” beber Prabowo mengungkapkan alasannya keluar dari naungan beringin.

Dengan berganti partai, Prabowo berharap bisa lebih maksimal dalam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya, terutama di bidang perekonomian.

“Dengan menggunakan kendaraan politik yang baru (Gerindra), Prabowo punya kans untuk dicalonkan di Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Sebelumnya pada Pemilu 2004, Prabowo memang sempat untuk maju sebagai calon dari Golkar di Pilpres. Namun dalam Konvensi Golkar, dia tidak lolos. Dia keok oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto yang akhirnya maju sebagai capres dari Golkar saat itu.

Nah, dengan menumpang Gerindra, kesempatan bagi Prabowo untuk maju di Pilpres terbuka lebar. Sebab Gerindra dalam Pemilu mendatang, seperti dikatakan Qodari, memiliki potensi besar menyedot suara. Partai ini, kata Qodari, didukung banyak kalangan, baik dari kalangan militer, nasionalis, Islam konservatif, hingga aktivis yang pernah jadi korban penculikan. Belum lagi kalangan petani dan nelayan sebagai basis pemilihnya.

“Jika Gerindra sukses melakukan implementasi menggarap pemilih dari kalangan petani maupun nelayan. Suara yang bisa diraih bisa signifikan,” jelas Qodari.

Tentang peluang Prabowo sebagai capres, Qodari juga melihat kalau mantan Pangkostrad ini cukup layak diperhitungkan oleh capres yang lain. Apalagi, Prabowo memiliki dana besar.

Selain itu, dalam survei Indo Barometer, Prabowo termasuk salah satu nama yang sudah muncul di publik meski persentasenya masih kecil.

Sementara dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), sosok Prabowo juga mengalami peningkatan dukungan. Lembaga yang dipimpin Umar S Bakry ini menyatakan trend atau kecenderungan dukungan terhadap sejumlah capres alternatif seperti Prabowo terus meningkat.

Survei LSN yang dilaksanakan tanggal 2-14 Mei 2008 memperlihatkan trend dukungan terhadap Prabowo meningkat. Dari survei yang dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sample sebanyak 1.225 orang, nama Prabowo meraih 7,9 persen. Padahal pada survei LSN pada Januari di tahun yang sama Prabowo memperoleh 7,7 persen. Berarti persentasenya mengalami peningkatan.

Peningkatan dukungan ini, kata Umar S Bakry, karena Prabowo merupakan sosok yang cukup familiar di masyarakat. Selain pernah tercatat sebagai menantu penguasa Orde Baru, Soeharto. Karir militer pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini juga sangat bersinar.

Alumnus Akabri Magelang tahun 1974 ini sempat disebut-sebut sebagai bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia di masanya. Ia dikenal cerdas dan berpengaruh, seiring dengan penempatannya sebagai penyandang tongkat komando di pos-pos strategis TNI AD. Tidak heran jika Prabowo merupakan satu-satunya jenderal termuda yang berhasil meraih bintang tiga di usianya yang ke-46.

Namanya mulai diperhitungkan, sejak ia menjabat Danjen Kopassus, 1996 silam. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Sayangnya, di pos ini dia hanya menjabat sekitar dua bulan. Sehari setelah Presiden Soeharto lengser, kedudukan Prabowo kemudian ikutan lengser. Ia sempat dimutasi menjadi Komandan Sesko ABRI, sebelum akhirnya dia memilih pensiun dini.

Lepas dari militer, ia kemudian beralih menggeluti bidang usaha, mengikuti jejak keluarganya. Bisnis putra begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo ini kemudian melesat cepat beberapa tahun kemudian.

Prabowo kini memimpin sejumlah perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, seperti kelapa sawit, perikanan, pertanian, bubur kertas, minyak dan pertambangan. Sedangkan dalam organisasi, ia kemudian berhasil terpilih menjadi Ketua Umum HKTI, 5 Desember 2004, menggantikan Siswono Yudo Husodo.

Politisi muda Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyatakan, di Golkar, Prabowo merupakan kader yang potensial. Sebab selain punya pemikiran yang cerdas, kata Yuddy, Prabowo sangat dikenal luas di masyarakat. “Sayangnya potensi yang dimilikinya tidak bisa berkembang saat di Golkar sehingga ia mengundurkan diri,”ujar Yuddy.

Prabowo kini mengikuti jejak Wiranto, seniornya di TNI AD yang keluar dari Golkar dan membentuk partai baru. Ke depan, ia juga akan ikut arena perebutan kursi RI 1 bersama pensiunan jenderal lainnya, seperti Wiranto, Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009.

Namun menurut pandangan Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, sekalipun sudah punya kendaraan politik, peluang Prabowo masih sulit. Soalnya Gerindra masih masuk dalam kategori partai kecil yang butuh waktu lama untuk berkembang. Apalagi syarat pencalonan untuk capres 2009, yang saat ini sedang digodok di DPR, diperkirakan akan lebih berat. Angkanya berkisar 20% sampai 30% suara hasil Pemilu 2009.

“Langkah Prabowo di Pilpres masih sangat berat. Sekalipun dia punya dukungan dana yang kuat. Karena kompetitornya saat ini yang juga dari kalangan militer sangat berat, seperti Wiranto maupun SBY (incumbent),” kata Sukardi.

Sukardi kemudian memposisikan Prabowo berada satu level dengan Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang sudah lebih dulu menyatakan diri maju ke Pilpres. Sebab dua pensiunan jenderal bintang tiga ini sama-sama baru digadang oleh partai kecil dan masih baru. Prabowo saat ini baru diusung Gerindra. Sedangkan Sutiyoso saat ini baru digadang oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Namun menurut Syarwan Hamid, Ketua Tim Sukses Sutiyoso, peluang untuk menggandeng partai-partai lain, terutama partai kelas menengah, seperti PKS dan PAN masih terbuka lebar. “Kita sampai saat ini masih kontak-kontakan dengan pimpinan partai-partai tersebut. Dan mereka masih memberi peluang kepada Bang Yos untuk maju,” jelas Syarwan

Lain halnya dengan Wiranto, pensiunan jenderal bintang empat yang juga maju ke arena Pilpres 2009. Meski kendaraan politiknya Partai Hanura tergolong anyar. Tapi kata sukardi, secara struktural partai tersebut sangat bagus dan kuat. Sehingga Hanura diprediksi bisa menyedot suara yang signifikan dalam pemilu legislatif tahun depan.

Dengan adanya Wiranto sebagai ketua umum akan berimplikasi terhadap perolehan suara Hanura di Pemilu 2009. Sebab Wiranto punya daya tarik cukup kuat di masyarakat. Hal ini terbukti dengan perolehan suaranya sekitar 22 persen suara dalam Pilpres 2004.

Bahkan beberapa kalangan memprediksi potensi suara Hanura bisa menjadi ancaman bagi Partai Golkar. Alasannya, selain Wiranto mantan pengurus Golkar, mayoritas pemilih Wiranto pada Pilpres 2004 adalah pemilih Golkar. Bukan tidak mungkin sebagian suara partai berlambang beringin ini akan beralih ke Hanura yang dipimpin Wiranto.

Prediksi Sukardi, di antara para pensiunan jenderal yang maju di ajang Pilpres 2009, peluang Wiranto relatif lebih besar. “Pesaing terberat Wiranto hanyalah incumbent, yakni Presiden SBY,” ujar Sukardi.

Sukardi menjelaskan, untuk menandingi SBY, yang juga pensiunan jenderal bintang empat, Wiranto harus benar-benar kerja ekstra keras. Sebab sekalipun Wiranto memiliki tingkat pengenalan yang luas di masyarakat, tapi dari tingkat dukungan Wiranto masih kalah dari SBY. Apalagi Wiranto pernah dikalahkan SBY di Pemilu 2004.

“Dalam Pemilu 2009, saya kira kondisinya tidak berubah. SBY akan mampu mengungguli Wiranto dalam perolehan suara di Pilpres,” kata Sukardi.

Hanya saja, imbuhnya, hal itu tergantung kinerja SBY. Jika kinerja SBY di penghujung jabatannya semakin buruk di mata publik, Wiranto kemungkinan besar bisa menyalip popularitas SBY. Kita tunggu saja.

Penetapan 34 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang berjalan relatif tanpa ”gejolak” harus dilihat sekadar titik awal tahapan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Masih banyak tumpukan tugas berat bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Banten II), di Jakarta, Sabtu (12/7), menyebutkan, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu baru satu tahapan penting saja karena masih panjang tahapan yang mesti digelar KPU. Karena itu, penyiapan peraturan pelaksanaan berikut sosialisasinya mesti dilakukan secara intensif. Dalam hal sosialisasi, kerja sama dengan parpol tak bisa diabaikan. Terlebih jika peraturan tersebut berkait dengan ”nasib” parpol, seperti soal validitas data pemilih dan implikasi pemberlakuan parliamentary threshold. Jangan sampai muncul masalah di kemudian hari hanya karena terbatasnya sosialisasi dan misinterpretasi atas sebuah ketentuan.

Jazuli menekankan soal data pemilih. Akurasi sangat diperlukan, jangan sampai ada warga negara yang kehilangan haknya hanya akibat kekacauan pendataan. Berdemokrasi hanya sekadar wacana jika tidak ada penghargaan atas suara rakyat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) mengingatkan agenda penting KPU berupa penetapan daerah pemilihan anggota DPRD, khususnya untuk kabupaten/kota yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Berdasarkan UU No 10/2008, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota bersangkutan menjadi 50 kursi dari sebelumnya pada Pemilu 2004 hanya 45 kursi. KPU mesti memetakan daerah pemilihan anggota DPRD untuk daerah pemekaran yang terbentuk setelah Pemilu 2004.

Kritis

Di tengah-tengah proses pengenalan dan sosialisasi partai peserta pemilu, masyarakat pemilih harus memperlihatkan sikap kritis. Dihubungi pada Minggu, dosen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, mengatakan, pemilih harus mulai berani menunjukkan kebosanan mereka kepada partai-partai.

”Tidak usah dulu datang pada acara-acara temu partai, sampai partai tersebut betul-betul menunjukkan niat baik bahwa mereka tidak hanya semata-mata merebut kekuasaan,” kata Saldi Isra.

Di posisi itu, tutur Saldi, masyarakat dapat menuntut partai untuk menunjukkan sumbangan konkret mereka selama ini. Para tokoh masyarakat dapat menjadi panutan dari sikap tersebut.

”Sejak awal, mereka yang selama ini menjadi panutan masyarakat dapat menolak tawaran atau bujuk rayu partai politik yang memang tidak layak,” kata Saldi Isra.

Organisasi sipil

Dihubungi secara terpisah, mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan, organisasi sipil dapat membantu masyarakat untuk membangun sikap kritis itu. Selain lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kampus adalah lembaga lain yang dapat melakukannya.

Beberapa pihak menilai, keluarnya Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dari Partai Golkar akan membuat perolehan suara partai pimpinan Jusuf Kalla itu jeblok.

Namun pengamat politik Andrinof Chaniago berpendapat, Prabowo tidak memiliki pengaruh banyak dalam partai berlambang pohon beringin itu. “Nggak ada pengaruhnya. Ada, atau nggak ada Prabowo nggak ngaruh,” kata Andrinof kepada Gold News, Senin (14/7/2008).

Menurut Andrinof, yang berpengaruh di Golkar adalah Akbar Tandjung. “Walaupun Golkar basisnya majemuk dan mesin partai terus bergerak, tapi tetap penggeraknya adalah Akbar,” kata Andrinof.

Buktinya, kata Andrinof, setelah Akbar tidak lagi menjadi Ketua Umum partai beringin itu, Golkar hampir selalu keok dalam pilkada. “Kan banyak yang kalah di pilkada,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dosen di Universitas Indonesia ini, Jusuf Kalla sebagai ketua umum Golkar hanya memberi arahan saja. Sementara itu Agung Laksono, lebih disibukkan urusan politik di DPR.

Setelah keluar dari Golkar, Prabowo siap menjadi capres 2009 bersama partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat (Wanhat) DPP Partai Golkar segera mendeklarasikan diri sebagai capres.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (11/7), mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi kembali terhadap sembilan partai politik yang tidak mengantungi angka 3 persen perolehan suara (electoral threshold) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan DPD.

Usulan Wapres Kalla disampaikan kembali oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadyah M Izzul Muslimin kepada pers, seusai bersama pengurus PP Pemuda Muhammadyah lainnya menemui Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat pagi. “Kalau KPU berkenan, Wapres Kalla mengusulkan agar sembilan parpol yang terkait dengan putusan MK kemarin itu, dilakukan verifikasi sambil menjalankan proses pemilu berikutnya. Jadi, solusi yang diusulkan Wapres, yaitu mereka diberi kesempatan tanpa harus mengganggu proses pemilu,” tandas Izzul.

Namun, saat ditanya apakah Wapres Kalla juga menyinggung terhadap tahapan penetapan nomor peserta pemilu yang sudah dilakukan KPU atas 34 parpol sebelumnya, seperti dimungkinkannya kocok ulang terhadap peserta pemilu yang telah dilakukan, Izzul mengatakan Wapres tidak menyinggungnya. “Tidak, Wapres hanya mengusulkan jika KPU berkenan diberi kesempatan,” lajut Izzul.

Dengan putusan MK kemarin, sembilan parpol yang menggugat lewat MK karena tidak mencapai perolehan suara 3 persen dalam pemilu 2004, dinyatakan bisa ikut dalam pemilu. Padahal, sembilan parpol itu sebagian ada yang lolos dan sebagian tidak lolos verifikasi lalu. KPU juga sudah menetapkan nomor urut peserta pemilu dua hari yang lalu. Sembilan parpol itu adalah Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, PNI Marhaenis, Partai Keadilan dan Kesatuan Bangsa, serta Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Banyaknya anggota dan tokoh partai politik yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2009 dinilai mengkhawatirkan. Hadirnya calon dari parpol kemungkinan besar akan menimbulkan masalah dalam mekanisme kerja operasional DPD ke depan.

Hal itu diungkapkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, Kamis (10/7) di Jakarta. Kehadiran calon anggota DPD dari parpol dinilai tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan DPD.

DPD dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Kehadiran calon dari parpol diyakini akan membuat DPD berada di bawah bayang-bayang kepentingan parpol dan tidak menjadi mitra sejajar sebagai sesama lembaga legislatif. Akibatnya, kepentingan daerah dipastikan akan terabaikan. ”Jika calon dari partai politik menguasai DPD, dipastikan akan terjadi friksi dengan anggota DPD yang berasal dari jalur nonpartai politik. Hal ini akan membuat DPD mengalami malafungsi,” katanya.

Saat ini sejumlah anggota DPD lama dan calon anggota DPD dari partai politik telah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2009. Jika mereka sama-sama berhasil dalam pemilu DPD, dipastikan akan muncul konflik antarsesama anggota DPD karena perbedaan kepentingan.

Wajah lama

Hal senada disampaikan Parlindungan Purba, anggota DPD dari Sumatera Utara. Menurut dia, tantangan calon perseorangan akan semakin berat. Mereka harus menghadapi calon dari parpol yang memiliki mesin politik.

Menurut Purba, telah banyak anggota parpol yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPD di Sumut, di antaranya anggota DPR dari Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman.

Rambe Kamarulzaman dan Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional ketika dikonfirmasi secara terpisah membenarkan rencana pencalonan mereka. ”Saya ingin melanjutkan pengabdian. Saya sudah mendaftar dan menyerahkan 8.900 bukti dukungan,” kata Rambe.

Patrialis juga sudah mengambil formulir pencalonan. Saat ini ia sedang merapikan salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah dikumpulkan. ”Yang dibutuhkan itu 2.000 KTP. Tetapi, baru lima hari sudah terkumpul enam ribu dan sudah saya stop,” paparnya.

Keduanya menyanggah beralih ke DPD karena ada pembatasan dari partai mengingat mereka sudah beberapa periode duduk di DPR. Keduanya mengaku kembali ditawarkan oleh partai untuk mencalonkan kembali di DPR, tetapi merasa lebih tepat untuk mengabdi di DPD. ”DPD itu penting untuk memajukan daerah. Kami ingin membesarkan DPD,” ujar Rambe.

Di KPU Provinsi Bali, sejumlah wajah lama ikut mendaftar, di antaranya mantan anggota DPR dan birokrat, seperti Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 IGN Kesuma Kelakan dan Wakil Bupati Gianyar 2003-2008 I Dewa Putu Wardana.

Selain Kelakan dan Wardana, mereka yang mendaftar di antaranya adalah I Wayan Sudirta (anggota DPD sekarang), AA Oka (mantan anggota DPR), Wayan Sudarmadja, Dewa Putu Parwata Nida (LSM). Mereka masing-masing mendapat dukungan lebih dari 2.500 orang.

Pengamat dan guru besar tata negara Universitas Udayana, Ibrahim, mengatakan, dibandingkan dengan pemilu lalu, minat untuk menjadi anggota DPD menurun. Menurut dia, penyebabnya adalah DPD tidak cukup memiliki kekuatan dan pengaruh di pusat. ”Mereka hanya sebatas membawa aspirasi atau usulan ke pusat. Selanjutnya, mereka hanya sebagai pendengar,” katanya.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar mengembalikan formulir pendaftaran calon anggota DPD ke KPU DKI Jakarta. Sampai kemarin 95 orang sudah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD, di antaranya AM Fatwa dari PAN dan Fadholi L Muhir, Ketua Forum Betawi Rempug.