Archive for the ‘politik dunia’ Category

Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang.

Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.

Hal ini terlihat dari kampanye sebagian pasangan calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan Lastri. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.

Sikap ”royal” pasangan calon peserta Pilkada Jatim ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada. Misalnya, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akhir 2007. Saat itu Panitia Pengawas Pilkada setempat menemukan amplop berisi Rp 10.000 dan Rp 5.000 disertai ajakan memilih pasangan calon bupati tertentu (Kompas Jatim, 13/12/2007).

Hal serupa ditemukan pada Pilkada Jawa Barat, 13 April 2008. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas, 10/4).

Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah praktik politik uang. Namun, anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim, Didik Prasetyono, mengatakan, pemberian uang atau barang itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai politik uang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk memengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan.

Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktik politik uang.

Bukan hal baru

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berbagai praktik berbau politik uang, seperti yang sekarang sering terjadi, bukan hal baru, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. ”Di Orde Baru, setiap menjelang pemilu, biasanya ada bagi-bagi uang atau janji percepatan percepatan pembangunan fasilitas pembangunan di suatu daerah,” ucapnya lagi.

Praktik itu efektif memengaruhi warga karena disertai dengan kebijakan massa mengambang serta kontrol yang ketat dari birokrasi dan militer. ”Namun, kondisi sekarang berbeda. Sulit untuk mengukur efektivitas praktik serupa jika sekarang dilakukan,” ucap Qodari.

Masyarakat, tutur Qodari, semakin cerdas sehingga ada warga yang mau menerima uang dari seorang calon, tetapi memberikan suara kepada calon lain.

Namun, lanjut Qodari, semakin luas wilayah dan semakin banyak penduduk, efektivitas berbagai praktik yang berbau politik uang akan semakin berkurang.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, melihat maraknya berbagai praktik yang diduga politik uang di pilkada menunjukkan ketidakpercayaan calon kepada dirinya sendiri. Karena tidak yakin programnya diterima, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dengan cara lain, yaitu politik uang. Sasaran politik uang ini terutama pemilih dari kelas menengah ke bawah yang belum menentukan pilihan. Dari 29,045 juta pemilih pada Pilkada Jatim, diduga sekitar 30 persen belum menentukan pilihan.

Litbang Kompas mencatat, di Jatim ada tujuh juta penduduk miskin. Penganggur mencapai 1,5 juta orang atau 8 persen dari jumlah angkatan kerja di Jatim. Kelas menengah ke bawah itu diyakini akan lebih mudah dipengaruhi uang. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, seperti disampaikan guru besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun ideologi.

Representasi lemah

Maraknya politik uang juga merupakan tanda lemahnya representasi. Mereka yang berkuasa umumnya dipandang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bekerja untuk rakyat sehingga muncul pendapat, siapa pun yang berkuasa, keadaan tidak akan berubah.

Kondisi ini membuat sebagian rakyat melihat pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elite politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang diberikannya kepada (seorang) calon.

Akhirnya, berbagai praktik yang berbau politik uang ini, baik yang dilakukan langsung maupun tidak, tersamar atau terang-terangan, membuat politik menjadi mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah di Jawa, sejak berniat mencalonkan diri hingga pilkada usai, diyakini lebih dari Rp 100 miliar. Padahal, gaji gubernur, lengkap dengan berbagai tunjangannya, sebulan kurang dari Rp 100 juta, atau Rp 1,2 miliar setiap tahun. Kekurangan biaya investasi itu bisa memunculkan korupsi dalam jabatan.

Advertisements

Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim bersikeras kalau tuduhan sodomi yang diarahkan padanya merupakan permainan politik pemerintah. Tujuannya, untuk menghentikan upaya dirinya merebut kekuasaan.

Namun Meteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar membantah anggapan itu. Dikatakannya, penangkapan Anwar bukan bermotif politik. Menurutnya, pemerintah juga tidak takut akan timbulnya reaksi balasan atas penangkapan pemimpin oposisi itu.

“Kasus kriminal diajukan terhadap dirinya dan polisi harus melakukan investigasi menyeluruh untuk menyelidiki tuduhan itu,” kata Syed Hamid.

“Apapun tindakan yang sedang diambil adalah sesuai proses hukum,” tandasnya seperti dikutip harian Malaysia.

Anwar pernah dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri karena tuduhan sodomi pada tahun 1998 silam. Gara-gara kasus itu pula, Anwar harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempertimbangkan pelolosan lima atau enam partai politik yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual dengan lolos minimal di 22 provinsi.

Kebijakan itu dikarenakan parpol-parpol tersebut telah lolos verifikasi di 20 hingga 21 provinsi.

“Karena terpaut sangat tipis, maka anggota KPU memutuskan untuk memplenokan masalah ini. Kami juga akan mengklarifikasi serta memeriksa kembali sejumlah data yang dinilai meragukan. Termasuk data-data yang sempat diprotes oleh parpol yang bersangkutan,” ujar Anggota KPU, I Gusti Putu Artha di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (7/7/2008)

Permasalah parpol-parpol di atas, kata Arta, mungkin disebabkan karena persoalan administrasi. Karena itu persoalan ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Bisa jadi parpol yang sudah lolos di 21 provinsi sebenarnya bisa memenuhi kuota lolos di 22 provinsi. Namun karena kesalahan administrasi akhirnya parpol tersebut ditetapkan hanya lolos di 21 provinsi.

Nah, ini kan berbahaya. Sehingga harus betul-betul kita seriusi,” tegas pria asal Pulau Dewata itu.

Konsep politik baru yang cuba diperkenalkan oleh Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengancam asas perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini yang telah dibentuk sejak dahulu lagi.

Bekas Setiausaha Politiknya, Mohamad Ezam Mohd. Nor berkata, Anwar dilihat mahu mewujudkan konsep kesamarataan kepada semua kaum di negara ini tetapi secara tidak langsung menghapuskan keistimewaan orang Melayu sedikit demi sedikit.

“Konsep politik baru yang cuba dibawa oleh Anwar adalah ancaman kepada asas perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

“Saya melihat Anwar cuba memadamkan semangat dan prinsip bapa-bapa negara kita.

“Asas konsep pelbagai kaum ini sebenarnya telah dibentuk dari dulu lagi dan bukan konsep politik baru seperti yang dilaung-laungkan oleh Anwar,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri Seminar Pemantapan Penerangan UMNO Selangor di sini hari ini.

Mohamad Ezam memberitahu, beliau yakin Barisan Nasional (BN) khususnya UMNO akan menentang habis-habisan arus politik yang cuba dibawa Anwar itu kerana ia disifatkan sebagai palsu dan ancaman kepada keselamatan negara.

Beliau menambah, jika ada pemimpin yang mahu membawa perubahan kepada negara, asas-asas yang diperjuangkan oleh para pemimpin terdahulu tidak harus dilupakan.

“Macam mana cara sekalipun nak buat perubahan, jangan cuba langgar asas-asas ini. Ini perkara paling penting,” ujarnya.

Ditanya mengenai kes liwat antara Anwar dan bekas pembantunya, Mohd. Saiful Bukhari Azlan, Mohamad Ezam berkata, perkara itu sepatutnya tidak dikaitkan dengan politik.

Ini kerana beliau menyifatkan kes tersebut sebagai masalah yang wujud antara mereka berdua.

Sehubungan itu, tambah beliau, dakwaan Anwar bahawa terdapat konspirasi oleh pemimpin BN dalam kes berkenaan adalah tidak adil.

Pemerintah China untuk kesekian kali menegaskan kembali ketidaksetujuan isu politik dikaitkan dengan Olimpiade, mengingat pesta olahraga tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya.

Kepolisian Turki menahan 21 anggota kelompok garis keras sekuler ultranasionalis dan dua pensiunan jenderal karena diduga terlibat dalam upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Dua jenderal itu adalah Hursuit Tolon dan Sener Eruygur.

Jenderal-jenderal senior Turki, Rabu (2/7), mengimbau agar publik tidak resah. ”Turki saat ini tengah mengalami masa sulit. Kita harus bertindak bijaksana, berhati-hati, dan bertanggung jawab,” kata Komandan Pasukan Angkatan Darat Turki Jenderal Ilker Basbug.

Kelompok ultranasionalis itu diduga tengah menyusun rencana peledakan bom dan pembunuhan yang akan memicu kudeta. Akibat penangkapan kedua jenderal itu, ketegangan antara Perdana Menteri Tayyip Erdogan dan pembela prinsip-prinsip sekuler Turki meluas.

”Bukan Partai AK yang tidak bisa mereka terima, mereka tak bisa menerima demokrasi, aspirasi nasional, perasaan, dan pemikiran rakyat,” kata Erdogan yang berasal dari Partai AK.

Penahanan kedua jenderal itu mengagetkan rakyat Turki. Polisi juga menahan editor harian Cumhuriyet, politikus, dan Ketua Kamar Dagang Ankara Sinan Aygun. Para tokoh itu selama ini kerap mengkritik tajam partai berkuasa pimpinan Erdogan, Partai Pembangunan dan Keadilan atau kerap disebut Partai AK.

Para pengamat politik menilai, Ergenekon adalah bagian dari kelompok garis keras nasionalis dalam militer dan pemerintahan Turki. Kelompok ini siap memperjuangkan agenda tersendiri, termasuk mendorong sekularisme di Turki. Lebih dari 40 orang, termasuk pensiunan jenderal, pengacara, dan politikus, ditahan dalam beberapa tahun terakhir karena diduga memiliki hubungan dengan Ergenekon.

Negara Islam

Upaya kudeta bukan hal yang aneh di Turki. Militer pernah mendepak empat pemerintahan dalam waktu 50 tahun terakhir. Kudeta paling akhir adalah tahun 1997. Kelompok pendukung pemerintah sekuler, termasuk para jenderal dan hakim, menuding Partai AK menyimpan agenda tersembunyi, yakni menjadikan Turki sebagai negara Islam.

Partai AK yang memenangi pemilu untuk kedua kalinya itu menyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan bermotifkan politik. Militer selama ini menilai dirinya ”penjaga” sistem sekuler peninggalan Mustafa Kemal Ataturk, pejabat militer pada zaman Perang Dunia I yang menemukan Turki setelah tumbangnya Kerajaan Ottoman. Ataturk itulah yang memberikan hak memilih kepada wanita.

ika ada pertanyaan negara mana yang paling bahagia di dunia ini, pasti kebanyakan orang akan manjawab Amerika Serikat (AS), negara terkaya di dunia. Tapi survei membuktikan asumsi itu salah.

Pepatah lama ‘kekayaan tidak selamanya bisa buat orang bahagia’ rupanya sejalan dengan hasil survei Global Network of Social Scientists. Menurut survei yang didanai World Values Survey ini, meski menyandang predikat terkaya di dunia, AS bukanlah negara yang paling bahagia di dunia. Lalu negara mana?

“Denmark dengan demokrasinya, kesetaraan sosial dan atmosfer kedamaiannya adalah
negara paling bahagia di dunia,” ungkap para peneliti dari Global Network of Social Scientists, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/6/2008).

Salah satu peneliti yang juga pakar ilmu politik University of Michigan’s Institute for Social Research, Ronald Inglehart, menduga kuat bahwa ada korelasi yang kuat antara kedamaian dan kebahagiaan.

“Selain itu juga ada korelasi yang kuat antara kebahagiaan dengan demokrasi, dan Denmark lah negara yang paling bahagia di dunia dalam rating kami” pungkasnya.

Lantas apakah ini berarti demokrasi Denmark lebih baik dari AS? Peneliti AS tersebut tidak menjelaskan.

Setelah Denmark, negara bahagia berikutnya adalah Puerto Rico dan Kolombia. Negara yang dinilai tinggi bahagia lainnya adalah Irlandia Utara, Islandia, Swiss, Irlandia, Belanda, Kanada dan Swedia.

“Negeri itu bukan hanya sejahtera, tapi juga setara gender, toleransi etnik, keragaman sosial dan kemerdekaan politik yang tinggi,” kata Inglehart.

Sementara itu, dari hasil survei yang pertama kali dilakukan tahun 1981 ini, negeri Paman Sam tersebut hanya berada di peringkat ke-16, sedang yang menjadi juru kunci adalah Zimbabwe.

Survei yang dilakukan pertama kali tahun 1981 itu hanya didasari 2 pertanyaan: “Memperhitungkan semuanya, apakah Anda sangat bahagia, agak bahagia, tidak sangat bahagia, tidak bahagia sama sekali? Dan, “Memperhitungkan semuanya, seberapa puas Anda dengan kehidupan selama ini?”<plpln>

Mantan Menlu Australia, Alexander Downer, di Adelaide, Kamis, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kancah perpolitikan federal negara itu setelah meniti karir politik di Partai Liberal selama 24 tahun.

Media setempat melaporkan Downer yang sepanjang karir politiknya mewakili daerah pemilihan Mayo di Australia Selatan ini akan mengakhiri keanggotaannya di Parlemen Australia pada 14 Juli.

Isu pengunduran diri mantan menlu terlama dalam sejarah Australia ini sudah mengemuka sejak dua hari lalu, menyusul laporan media setempat tentang penunjukan dirinya sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Siprus.

Perdana Menteri Kevin Rudd sendiri sangat mendukung penunjukan Downer. Bahkan PM Rudd, menurut ABC, telah pun berbicara dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengenai penunjukan Downer akhir Juni lalu.

Downer tercatat sebagai menlu terlama dalam sejarah Australia (1996-2007). Ia duduk sebagai anggota parlemen Federal Australia dari Partai Liberal setelah kembali memenangkan kursi daerah pemilihan Mayo, Australia Selatan, dalam Pemilu 2007.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, Alexander Downer merupakan sosok yang tak asing di kalangan pejabat pemerintah RI sejak era Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di masa Downer, Australia melibatkan diri secara mendalam dalam isu Timor Timur yang berakhir dengan kemerdekaan wilayah itu dari Indonesia. Namun di masa Downer pula, Australia memberikan bantuan besar kepada Indonesia saat Aceh dan Nias dilanda bencana tsunami dan gempa bumi yang menewaskan ratusan ribu orang.

Politisi konservatif kelahiran 9 September 1951 yang pernah menjadi pemimpin oposisi tersingkat dalam sejarah Partai Liberal (1994-1995) ini mendapat pendidikan di Geelong Grammar School di Australia, Radley College Inggris , serta Universitas Newcastle upon Tyne.

Suami Nicola Robinson dan ayah Georgina, Olivia, Edward, dan Henrietta ini juga dikenal sebagai politisi dan diplomat ulung Australia yang fasih berbahasa Perancis.<ant>

Anwar Ibrahim meninggalkan tempat berlindungnya di Kedubes Turki. Ini dilakukannya setelah mendapat jaminan keamanan dari pihak berwenang di Malaysia.

Bersama anak dan istrinya, mantan Deputi Perdana Menteri ini tampak berjalan meninggalkan kediaman Duta Besar Turki di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini seperti dikutip news.au.com, pada Selasa (1/6/2008).

Sesaat meninggalkan tempat dia berlindung itu, Anwar mengeluarkan bantahan kalau dirinya melakukan perbuatan sodomi kepada pemuda berusia 23 tahun.

“Tudingan itu untuk menghancurkan karir politik saya, karena itu merekanya,” kata Anwar.

Sebelumnya Perdana Menteri Abdullah Badawai membantah bila ada kepentingan politik terkait tudingan atas Anwar.

Anwar sebelumnya memang pernah meringkuk di tahanan terkait dugaan korupsi dan tindakan sodomi. “Saya berdoa agar keamanan saya terjamin,” ucap Anwar.

Anwar sebelumnya diminta keuar dari kediaman Dubes Turki oleh pihak berwenang Malaysia. Namun saat itu Anwar mengaku siap keluar bila keamanannya terjamin.

“Menteri Perumahan dan Deputi Perdana Menteri telah memberikan jaminan akan keselamatan Anwar,” tutup salah satu pengacara Anwar Sankara Nair.

Partai-partai politik Kamboja, Kamis memulai kampanye selama sebulan bagi pemilu dan diperkirakan Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa akan meraih kemenangan.

Pemimpin oposisi Sam Rainsy , yang mengenakan kalung bunga, berikrar memerangi inflasi dan kesulitan ekonomi ketika ia menyampaikan pidato dihadapan sekitar 1.000 pendukungnya di sebuah taman Phnom Penh.

“Tanah yang dirampas akan dikembalikan kepada rakyat. Memilih Rainsy akan menurunkan harga bensin dan meningkatkan gaji para karyawan sipil,” katanya kepada para pendukungnya yang kemudian melakukan pawai bersama dia melalui jalan-jalan kota itu.

Para pengamat mengatakan Sam Rainsy dan partai yang juga menggunakan nama dia memiliki peluang kecil untuk mengalahkan Perdana Menteri Hun Sen.

Hun Sen Rabu mengimbau partai-partai politik ikut dalam pemilu 27 Juli untuk bersaing secara jujur dan menyetujui hasil pemungutan suara itu.

Hun Sen memerintah Kamboja selama 23 tahun , menjadikan dia pemimpin paling lama berkuasa di Asia Tenggara disamping sultan Brunei.

Mitra koalisi sekarang, Funcinpec yang royalis, berjalan pincang akibat pertikaian dan penggulingan pemimpinnya Pangeran Norodom Ranariddh, yang membentuk partainya sendiri.

Sam Rainsy adalah partai oposisi utama, tetapi diperkirakan akan meraih kemenangan kecil di luar ibukota Phnom Penh. Saingan Hun Sen Kem Sokha membentuk partai baru Partai Hak Asasi Manusia yang akan mengurangi suaranya dalam pemilu itu.

Ada 13 partai yang bersaing untuk memperebutkan 123 kursi parlemen dalam pemilu itu.

Sekitar 8.1 juta orang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara mereka di 15.000 tempat pemungutan suara yang diawasi lebih dari 13.000 pemantauan dalam negeri dan internasional.

Selama pemerintahnya, Hun Sen meruntuhkan secara kejam saing-saingan politiknya dam melakukan satu tindakan mendadak tahun 1997, setelah pemilu, memaksa dia berbagi kekuasaan dengan partai lainnya, demikian AFP.