MK versus KPU, Bukan Fenomena Politik

Pengamat politik Fahri Ali menilai pertentangan putusan KPU tentang verifikasi parpol peserta pemilu dengan dikabulkan judicial review soal ET oleh Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan fenomena politik. Pasalnya keduanya lembaga tersebut memiliki subjek hukum yang berbeda.

“Saya kira terlalu politis jika ada yang mengatakan keputusan MK mengabulkan judicial review, sebagai intervensi bagi keputusan KPU,” Jumat (11/7/2008).

Menurut Fahri, meskipun putusan MK mengabulkan banding tersebut dilakukan sehari setelah KPU membagikan nomor urut partai, itu tidak ada hubungannya secara hukum. “Karena keduanya sama-sama memiliki subjek hukum, namun MK kan bukan lembaga politik,” imbuhnya.

Fahri juga menambahkan, KPU dan MK bisa berproses sesuai dengan wilayah kerja dan wailayah hukumnya masing-masing. “KPU bisa meneruskan tugasnya sesuai Undang-undang yang berlaku,” kilahnya.

Disamping itu partai-partai yang berniat melakukan gugatan, menurut fahri, sah-sah saja selama mereka tetap dalam koridor hukum dan Undang-Undang yang berlaku.<oz>




    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: