Angket Jangan Jadi Komoditas Politik

Pengalaman pahit negara-negara yang memiliki kekayaan tambang mineral menunjukkan, mereka sering harus menghadapi kenyataan bahwa harta itu lebih merupakan kutukan daripada berkah. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minyak menjadi rebutan kelompok yang berkonflik atau perang saudara, korupsi, dan pengelolaan yang salah urus.

Di sejumlah negara di Afrika yang memiliki kekayaan tambang, seperti Nigeria dan Sudan, kegetiran itu dapat dijadikan contoh.

Pengalaman yang mirip juga terjadi di bumi pertiwi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Indonesia pernah menjadi pengekspor serta menikmati booming harga minyak tahun 1980-an.

Namun, karena pengelolaan yang tertutup dan sangat keras beraroma KKN, dewasa ini Indonesia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, yaitu menjadi salah satu negara net importer minyak terbesar di dunia. Masa kejayaan Indonesia karena melimpahnya minyak sudah lewat. Kini barang itu justru menjadi komoditas yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, jika DPR benar-benar serius menggunakan hak angket untuk membongkar mafia, tata kelola BBM harus didukung oleh semua kalangan. Sebab, meskipun saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak, tidak mustahil dengan ditemukannya beberapa sumber minyak baru, di kemudian hari negara ini akan kembali menjadi pengekspor.

Harapan tersebut muncul, antara lain, karena hak angket adalah salah satu kewenangan DPR yang ampuh untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keampuhan lainnya adalah kewenangan Panitia Angket yang berhak mewajibkan siapa pun untuk dipanggil dan apabila menolak dapat dikenai pidana atau disandera sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, keseriusan penggunaan hak angket diharapkan dapat mengurai keruwetan, pemborosan, dugaan KKN, serta isu yang sangat santer bahwa manajemen perminyakan Indonesia digunakan untuk kepentingan politik penguasa.

Diragukan

Namun, banyak kalangan meragukan penggunaan hak angket DPR tidak terkontaminasi politik kepentingan.

Pertama, beberapa kali rencana penggunaan hak angket dengan mudah kandas di tengah jalan, seperti penyelidikan yang akan dilakukan terhadap penjualan batu bara oleh PT Adaro, kasus Lapindo, dan kasus BLBI.

Kedua, sejalan dengan semakin dekatnya pemilihan umum bulan Juli 2009, dikhawatirkan penggunaan hak angket sekadar sebagai tabuhan genderang perang untuk menyambut kampanye tatap muka dan iklan yang akan berlangsung tanggal 8 Juli- 12 Maret 2009 dan akan diteruskan dengan kampanye rapat terbuka 13 Maret-1 April 2009.

Dalam iklim politik yang sangat pragmatis, partai-partai politik berlomba-lomba membangun citra sebagai pembela kepentingan rakyat. Partai politik yang menjadi bagian pemerintah pun diduga akan semakin mengambil jarak dengan pemerintah.

Lebih-lebih, hasil survei beberapa lembaga kajian menunjukkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin merosot. Survei yang dilakukan Indo Barometer menunjukkan, pamor SBY merosot secara meyakinkan. Posisi SBY 20,7 persen, jauh di bawah Megawati yang mendapatkan 30,4 persen. Hasil polling semacam itu diperkirakan akan menyebabkan partai-partai semakin takut terkontaminasi dengan kemerosotan citra SBY.

Dalam hal ini, Partai Golkar mungkin paling ”kikuk” karena menghadapi dilema. Tetap bertahan bersama SBY hanya akan menuai badai kecaman masyarakat akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tegas. Namun, memisahkan diri dengan SBY akan dianggap lebih mengutamakan kepentingan membangun citra Partai Golkar daripada kepentingan umum.

Oleh sebab itu, Partai Golkar perlu strategi yang canggih untuk dapat membuktikan diri tetap berjuang bagi rakyat, tetapi juga tidak memberikan kesan meninggalkan pemerintahan SBY demi kepentingan politik partainya.

Ketiga, permasalahan yang tidak kalah serius adalah penggunaan hak angket dikhawatirkan ”merusak” sistem presidensial. Perlu dicatat bahwa penggunaan hak angket selama ini dilakukan dalam semangat pelaksanaan UUD Sementara tahun 1950 yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Ujung dari penyelidikan dalam sistem ini adalah mosi tidak percaya kepada pemerintah. Konsekuensinya, kalau pemerintah kehilangan dukungan, perdana menteri harus mundur atau presiden membubarkan DPR dan dilakukan pemilu.

Konstitusi bangsa Indonesia adalah UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Kerancuan semacam inilah yang membentuk persepsi hak angket akan berujung kepada pemakzulan presiden di tengah jalan. Padahal, kemungkinan tersebut tidak akan terjadi karena UUD 1945 mengatur dengan tegas bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Jika pemakzulan dipaksakan, hal itu sangat berbahaya bagi proses pelembagaan pergantian kepemimpinan nasional yang sedang dirintis selama satu dasawarsa. Hikmah penting dengan adanya hak angket adalah bagaimana hak itu digunakan tanpa disalahgunakan.

Oleh karena itu, niat luhur penggunaan hak angket jangan masuk dalam perangkap jual beli politik. Akibatnya akan sangat tragis. DPR tidak hanya gagal memperbaiki tata kelola BBM, tetapi juga dapat mengacaukan tata kelola pemerintahan jika dipaksakan berujung pada pemakzulan presiden. Dan, yang pasti, semakin membangkrutkan kredibilitas DPR di mata rakyat.<kom>




    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: