Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (11/7), mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi kembali terhadap sembilan partai politik yang tidak mengantungi angka 3 persen perolehan suara (electoral threshold) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan DPD.

Usulan Wapres Kalla disampaikan kembali oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadyah M Izzul Muslimin kepada pers, seusai bersama pengurus PP Pemuda Muhammadyah lainnya menemui Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat pagi. “Kalau KPU berkenan, Wapres Kalla mengusulkan agar sembilan parpol yang terkait dengan putusan MK kemarin itu, dilakukan verifikasi sambil menjalankan proses pemilu berikutnya. Jadi, solusi yang diusulkan Wapres, yaitu mereka diberi kesempatan tanpa harus mengganggu proses pemilu,” tandas Izzul.

Namun, saat ditanya apakah Wapres Kalla juga menyinggung terhadap tahapan penetapan nomor peserta pemilu yang sudah dilakukan KPU atas 34 parpol sebelumnya, seperti dimungkinkannya kocok ulang terhadap peserta pemilu yang telah dilakukan, Izzul mengatakan Wapres tidak menyinggungnya. “Tidak, Wapres hanya mengusulkan jika KPU berkenan diberi kesempatan,” lajut Izzul.

Dengan putusan MK kemarin, sembilan parpol yang menggugat lewat MK karena tidak mencapai perolehan suara 3 persen dalam pemilu 2004, dinyatakan bisa ikut dalam pemilu. Padahal, sembilan parpol itu sebagian ada yang lolos dan sebagian tidak lolos verifikasi lalu. KPU juga sudah menetapkan nomor urut peserta pemilu dua hari yang lalu. Sembilan parpol itu adalah Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, PNI Marhaenis, Partai Keadilan dan Kesatuan Bangsa, serta Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Banyaknya anggota dan tokoh partai politik yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2009 dinilai mengkhawatirkan. Hadirnya calon dari parpol kemungkinan besar akan menimbulkan masalah dalam mekanisme kerja operasional DPD ke depan.

Hal itu diungkapkan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, Kamis (10/7) di Jakarta. Kehadiran calon anggota DPD dari parpol dinilai tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan DPD.

DPD dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Kehadiran calon dari parpol diyakini akan membuat DPD berada di bawah bayang-bayang kepentingan parpol dan tidak menjadi mitra sejajar sebagai sesama lembaga legislatif. Akibatnya, kepentingan daerah dipastikan akan terabaikan. ”Jika calon dari partai politik menguasai DPD, dipastikan akan terjadi friksi dengan anggota DPD yang berasal dari jalur nonpartai politik. Hal ini akan membuat DPD mengalami malafungsi,” katanya.

Saat ini sejumlah anggota DPD lama dan calon anggota DPD dari partai politik telah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2009. Jika mereka sama-sama berhasil dalam pemilu DPD, dipastikan akan muncul konflik antarsesama anggota DPD karena perbedaan kepentingan.

Wajah lama

Hal senada disampaikan Parlindungan Purba, anggota DPD dari Sumatera Utara. Menurut dia, tantangan calon perseorangan akan semakin berat. Mereka harus menghadapi calon dari parpol yang memiliki mesin politik.

Menurut Purba, telah banyak anggota parpol yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPD di Sumut, di antaranya anggota DPR dari Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman.

Rambe Kamarulzaman dan Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional ketika dikonfirmasi secara terpisah membenarkan rencana pencalonan mereka. ”Saya ingin melanjutkan pengabdian. Saya sudah mendaftar dan menyerahkan 8.900 bukti dukungan,” kata Rambe.

Patrialis juga sudah mengambil formulir pencalonan. Saat ini ia sedang merapikan salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah dikumpulkan. ”Yang dibutuhkan itu 2.000 KTP. Tetapi, baru lima hari sudah terkumpul enam ribu dan sudah saya stop,” paparnya.

Keduanya menyanggah beralih ke DPD karena ada pembatasan dari partai mengingat mereka sudah beberapa periode duduk di DPR. Keduanya mengaku kembali ditawarkan oleh partai untuk mencalonkan kembali di DPR, tetapi merasa lebih tepat untuk mengabdi di DPD. ”DPD itu penting untuk memajukan daerah. Kami ingin membesarkan DPD,” ujar Rambe.

Di KPU Provinsi Bali, sejumlah wajah lama ikut mendaftar, di antaranya mantan anggota DPR dan birokrat, seperti Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 IGN Kesuma Kelakan dan Wakil Bupati Gianyar 2003-2008 I Dewa Putu Wardana.

Selain Kelakan dan Wardana, mereka yang mendaftar di antaranya adalah I Wayan Sudirta (anggota DPD sekarang), AA Oka (mantan anggota DPR), Wayan Sudarmadja, Dewa Putu Parwata Nida (LSM). Mereka masing-masing mendapat dukungan lebih dari 2.500 orang.

Pengamat dan guru besar tata negara Universitas Udayana, Ibrahim, mengatakan, dibandingkan dengan pemilu lalu, minat untuk menjadi anggota DPD menurun. Menurut dia, penyebabnya adalah DPD tidak cukup memiliki kekuatan dan pengaruh di pusat. ”Mereka hanya sebatas membawa aspirasi atau usulan ke pusat. Selanjutnya, mereka hanya sebagai pendengar,” katanya.

Di Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar mengembalikan formulir pendaftaran calon anggota DPD ke KPU DKI Jakarta. Sampai kemarin 95 orang sudah mengambil formulir pendaftaran calon anggota DPD, di antaranya AM Fatwa dari PAN dan Fadholi L Muhir, Ketua Forum Betawi Rempug.

Ketika hari semakin dekat dengan pilkada, dan pemilu, biasanya banyak spanduk-spanduk yg dipasang di pinggir jalan dengan foto-foto calon dan janji-janjinya. Saya ngga mau komentar tentang politik mereka, visi, janji dan proyek2 yang udah mereka kerjakan. Cuman cara mereka kampanye yang menyakitkan hati.

Gimana ngga sakit hati, trend 2008 adalah tren Hemat, Irit dan cinta lingkungan. Kampanye konvoi motor / mobil yang merupakan pemborosan BBM untuk sesuatu yang ngga penting dan kurang efektif. Sapa sih yg mo nyoblos brengosnya gara2 liat konvoi motor panjang berderet2, yang ada orang misuh2 gara2 macet! Itu masih konvoi, belum lagi spanduk2 yang bertebaran dimana dengan gambar muka yang ngga cakep2 amat, bener2 menggangu konsentrasi mengemudi dan bikin mata sepet.

Seharusnya mereka dewasa, dah ngga jamannya konvoi atau pasang spanduk, cuman orang bodoh yg milih mereka dilihat dari banyaknya orang yg konvoi atau spanduknya. Gara2 ini, saya berstatement:

Ngga akan milih calon walikota, gubernur, presiden atau partai yang kampanyenya pake konvoi dan pasang spanduk.

Lantas, kalau semua gitu, pilih siapa? Ya ga pilih, pusing amat!<fr>

Pengamat politik Fahri Ali menilai pertentangan putusan KPU tentang verifikasi parpol peserta pemilu dengan dikabulkan judicial review soal ET oleh Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan fenomena politik. Pasalnya keduanya lembaga tersebut memiliki subjek hukum yang berbeda.

“Saya kira terlalu politis jika ada yang mengatakan keputusan MK mengabulkan judicial review, sebagai intervensi bagi keputusan KPU,” Jumat (11/7/2008).

Menurut Fahri, meskipun putusan MK mengabulkan banding tersebut dilakukan sehari setelah KPU membagikan nomor urut partai, itu tidak ada hubungannya secara hukum. “Karena keduanya sama-sama memiliki subjek hukum, namun MK kan bukan lembaga politik,” imbuhnya.

Fahri juga menambahkan, KPU dan MK bisa berproses sesuai dengan wilayah kerja dan wailayah hukumnya masing-masing. “KPU bisa meneruskan tugasnya sesuai Undang-undang yang berlaku,” kilahnya.

Disamping itu partai-partai yang berniat melakukan gugatan, menurut fahri, sah-sah saja selama mereka tetap dalam koridor hukum dan Undang-Undang yang berlaku.<oz>

Di tengah maraknya artis yang beralih profesi menjadi pejabat, bintang sinetron Anjasmara menolak tawaran dari sebuah partai. Suami Dian Nitami ini mengaku, belum tertarik untuk berkecimpung di dunia politik.

“Memang pernah ada yang nawarin, tapi saya tolak. Untuk saat ini saya merasa belum tertarik,” tutur Anjasmara saat ditemui di acara peluncuran Logo Baru Global TV, di XXI Lounge, Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2008).

Ayah empat orang anak ini mengaku dirinya masih menikmati dunia seni, yang telah membesarkan namanya.

“Saya masih ingin berkecimpung di dunia seni peran. Saat ini saya sedang mencoba aktif di belakang layar,” kata pendukung sinetron Cintaku di Rumah Susun ini.

Anjas masih memiliki keinginan untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas dan ditonton banyak orang.

“Yang jelas, fokus saya saat ini ya menjadi produser. Saya ingin menggali potensi diri untuk menghasilkan karya yang bisa dinikmati orang banyak,” pungkasnya.

Sekitar 50 persen dari 35 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2009 diperkirakan tidak lulus verifikasi faktual, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari.

“Banyak parpol yang tidak lulus verifikasi, kepastiannya saya tidak tahu. Diperkirakan 50 persen dari 35 parpol yang diverifikasi faktual,” katanya dalam acara peluncuran dan sosialisasi Pemilu 2009 di Maghligai Pancasila, Banjarmasin, Kalsel, Senin.

KPU rencananya akan mengumumkan parpol yang lolos verifikasi faktual dan sekaligus akan menjadi peserta Pemilu 2009 pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB.

Menurut dia, banyaknya parpol yang tidak lulus verifikasi faktual itu karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, di antaranya, keanggotaanya fiktif dan tidak memiliki kantor.

Bahkan, katanya, ditemukan satu rumah terdapat lima orang, yang kelimanya merupakan ketua parpol dan kelimanya berkantor di rumah tersebut.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan sebanyak 51 parpol lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti Pemilu 2009.

Ke-51 partai tersebut terdiri dari 16 parpol yang dipastikan lolos karena telah memiliki kursi di DPR dan sisanya merupakan parpol baru.

Jika parpol yang lolos verifikasi faktual sebesar 50 persen, maka berarti peserta Pemilu 2009 mendatang jumlahnya tidak kurang dari 30 parpol. Pada Pemilu 2004 lalu, jumlah peserta pemilu sebanyak 24 parpol.

Rencananya, KPU akan mengumumkan peserta Pemilu 2009 dan menetapkan nomor urut partai pada Rabu (9/7).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempertimbangkan pelolosan lima atau enam partai politik yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual dengan lolos minimal di 22 provinsi.

Kebijakan itu dikarenakan parpol-parpol tersebut telah lolos verifikasi di 20 hingga 21 provinsi.

“Karena terpaut sangat tipis, maka anggota KPU memutuskan untuk memplenokan masalah ini. Kami juga akan mengklarifikasi serta memeriksa kembali sejumlah data yang dinilai meragukan. Termasuk data-data yang sempat diprotes oleh parpol yang bersangkutan,” ujar Anggota KPU, I Gusti Putu Artha di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (7/7/2008)

Permasalah parpol-parpol di atas, kata Arta, mungkin disebabkan karena persoalan administrasi. Karena itu persoalan ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Bisa jadi parpol yang sudah lolos di 21 provinsi sebenarnya bisa memenuhi kuota lolos di 22 provinsi. Namun karena kesalahan administrasi akhirnya parpol tersebut ditetapkan hanya lolos di 21 provinsi.

Nah, ini kan berbahaya. Sehingga harus betul-betul kita seriusi,” tegas pria asal Pulau Dewata itu.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur secara langsung, 23 Juli nanti, akan menjadi ajang pertarungan popularitas calon sekaligus pertaruhan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik dominan di provinsi berpenduduk 38 juta jiwa itu.

Dominasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jatim terlihat dalam dua kali pemilu era Reformasi. Di Pemilu 1999, PKB menguasai provinsi ini dengan mengumpulkan 35,5 persen suara, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 33,8 persen dan Partai Golkar 12,7 persen. Komposisi tiga parpol peraih suara terbanyak ini terulang kembali pada Pemilu 2004. PKB meraih 30,5 persen suara, PDI-P 21 persen, dan Partai Golkar berhasil mendulang 13,2 persen suara.

Tiga partai politik ini pun mengusung pasangan calon pada Pilkada Jatim tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. PKB mengusung pasangan Achmady-Suhartono (Achsan), PDI-P mengusung pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), dan Partai Golkar mengusung pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam). Selain itu, muncul dua pasangan calon yang diusung gabungan atau koalisi parpol. Koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat mengusung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) yang kemudian didukung pula oleh Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan 10 parpol nonparlemen mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji).

Sebagai parpol dominan di Jatim, PKB termasuk parpol paling akhir yang resmi menetapkan pasangan calon pada Pilkada Jatim, padahal secara internal PKB termasuk parpol yang mengawali proses penjaringan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Banyak pihak menilai langkah PKB pada pilkada kali ini sangat berat. Konflik internal parpol yang melahirkan dualisme kepengurusan PKB sedikit banyak memengaruhi gerak politiknya.

Selain konflik internal, beberapa nama tokoh NU yang muncul sebagai calon pada Pilkada Jatim sedikit banyak berpotensi memecah suara pemilih nahdliyin yang notabene lumbung suara terbesar PKB di Jatim.

Beberapa nama tokoh NU yang muncul adalah Ali Maschan Moesa (mantan Ketua PWNU Jatim), Saifullah Yusuf (Ketua GP Ansor), dan Khofifah Indar Parawansa (Ketua PP Muslimat NU). Bisa ditebak, perebutan simpati pemilih dari warga NU akan menjadi pertarungan dari ketiga nama itu. Sementara nama Achmady, meskipun dicalonkan PKB, lebih banyak dikenal sebagai birokrat dibandingkan sebagai tokoh NU.

Pertarungan popularitas tokoh NU ini akan banyak terjadi di wilayah kantong-kantong NU dan sebagian besar memang menjadi wilayah kemenangan PKB, baik pada pemilu maupun pilkada. Wilayah tapal kuda seperti di Madura, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi akan menjadi wilayah pertarungan ketiga tokoh NU tersebut.

Di beberapa daerah tersebut dominasi PKB sebagai partai politik yang notabene lahir dari warga NU cukup besar. Hal ini terlihat dari kemenangan calon yang diusung PKB pada pilkada Bangkalan, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Probolinggo, dan Jember.

Selain Madura dan wilayah Pandalungan (wilayah Jawa Timur yang dominan dipengaruhi etnis Madura), pengaruh PKB juga terlihat di wilayah Arek, sebuah wilayah yang menurut budayawan Universitas Jember, Ayu Sutarto, tidak memiliki keterikatan kuat dengan budaya dominan, baik budaya Jawa maupun budaya Madura.

Di wilayah Arek ini kemenangan PKB berada di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto yang merupakan daerah basis bagi Achmady. Calon gubernur dari PKB ini adalah Bupati Mojokerto periode 2005-2010 yang mengundurkan diri Juni lalu untuk maju pada pemilihan gubernur. Pada Pilkada Mojokerto tahun 2005, Achmady diusung PKB dengan meraih suara 87,3 persen.

Wilayah Arek sendiri meliputi Malang, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya yang relatif terbuka dan dinamis. Pada Pemilu 1955, wilayah ini menjadi dominasi Partai NU. Pada pemilu era Orde Baru, Partai Golkar mengambil alih. Selanjutnya pada era Reformasi, PDI-P berhasil menguasai wilayah ini pada Pemilu 1999. Terakhir, pada Pemilu 2004, PKB berhasil mengambil alih sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai PDI-P. Tidak heran di wilayah ini popularitas Achmady akan berhadapan dengan empat calon lain yang akan menggarap wilayah Arek ini.

Jika wilayah Pandalungan dan Tapal Kuda lebih banyak menjadi lahan parpol ”hijau” dan wilayah Arek menjadi pertarungan antara parpol ”hijau” dan nasionalis, wilayah Mataraman (bagian barat Jawa Timur yang orientasi budayanya lebih dekat ke Keraton Yogyakarta dan Solo) akan berpotensi menjadi medan pertarungan popularitas calon-calon gubernur yang berlatar belakang nasionalis.

Soenarjo, Soekarwo, dan Sutjipto tercatat secara sosiologis berasal dari wilayah Mataraman. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Priyatmoko, menilai ketiganya memiliki ketersinggungan secara politis di wilayah ini.

Perang popularitas tiga nama calon gubernur di wilayah Mataraman ini tentu akan melibatkan mesin politik dari parpol pengusung. Potret geopolitik di wilayah ini menunjukkan Sutjipto memiliki peluang meraih simpati. Hal ini tidak lepas dari sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Mataraman dimenangi PDI-P pada Pemilu 2004.

Selain itu, beberapa pilkada di wilayah tersebut juga dimenangi pasangan calon dari PDI-P, seperti pilkada Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, dan Magetan.

Pasangan SR termasuk satu-satunya pasangan calon yang sama-sama berlatar belakang nasionalis dibandingkan empat pasangan calon lainnya. Calon wakil gubernur yang mendampingi Sutjipto, Ridwan Hisjam, tercatat sebagai kader Partai Golkar dan mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Sedikit banyak pasangan ini berpeluang menyatukan pemilih nasionalis yang loyal.

Namun, pengalaman pada 30 pilkada yang sudah digelar di Jatim menunjukkan tidak ada jaminan parpol besar otomatis memenangi pilkada di wilayah tertentu.

Selain Sutjipto yang berharap besar di wilayah Mataraman, Soekarwo juga berharap mendulang suara di wilayah ini. Dalam deklarasi pasangan Karsa di Surabaya, 11 Februari lalu, Soekarwo menargetkan suara 60-65 persen di wilayah Mataraman, seperti di Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Ponorogo, Tulungagung, dan Blitar.

Soenarjo yang juga seorang dalang juga berharap suara dari wilayah ini. Tradisi wayang masih kuat di masyarakat Mataraman.

Konsep politik baru yang cuba diperkenalkan oleh Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengancam asas perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini yang telah dibentuk sejak dahulu lagi.

Bekas Setiausaha Politiknya, Mohamad Ezam Mohd. Nor berkata, Anwar dilihat mahu mewujudkan konsep kesamarataan kepada semua kaum di negara ini tetapi secara tidak langsung menghapuskan keistimewaan orang Melayu sedikit demi sedikit.

“Konsep politik baru yang cuba dibawa oleh Anwar adalah ancaman kepada asas perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

“Saya melihat Anwar cuba memadamkan semangat dan prinsip bapa-bapa negara kita.

“Asas konsep pelbagai kaum ini sebenarnya telah dibentuk dari dulu lagi dan bukan konsep politik baru seperti yang dilaung-laungkan oleh Anwar,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri Seminar Pemantapan Penerangan UMNO Selangor di sini hari ini.

Mohamad Ezam memberitahu, beliau yakin Barisan Nasional (BN) khususnya UMNO akan menentang habis-habisan arus politik yang cuba dibawa Anwar itu kerana ia disifatkan sebagai palsu dan ancaman kepada keselamatan negara.

Beliau menambah, jika ada pemimpin yang mahu membawa perubahan kepada negara, asas-asas yang diperjuangkan oleh para pemimpin terdahulu tidak harus dilupakan.

“Macam mana cara sekalipun nak buat perubahan, jangan cuba langgar asas-asas ini. Ini perkara paling penting,” ujarnya.

Ditanya mengenai kes liwat antara Anwar dan bekas pembantunya, Mohd. Saiful Bukhari Azlan, Mohamad Ezam berkata, perkara itu sepatutnya tidak dikaitkan dengan politik.

Ini kerana beliau menyifatkan kes tersebut sebagai masalah yang wujud antara mereka berdua.

Sehubungan itu, tambah beliau, dakwaan Anwar bahawa terdapat konspirasi oleh pemimpin BN dalam kes berkenaan adalah tidak adil.

Pilgubri berpotensi terjadinya praktek suap ataupun politik uang (money politic). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) dinilai perlu mengusut keberadaan dana “mahar politik” yang dibungkus dengan istilah bantuan para balon terhadap parpol. Sebab, sejauh ini tidak ada satupun partai yang secara transparan termasuk pasangan balon mengumumkan besaran dana yang telah mereka berikan kepada parpol pendukung jika memang untuk bantuan partai.

Pengamat hukum dari Universitas Islam Riau (UIR) Husnu Abadi mengatakan, tidak tertutup kemungkinan “mahar politik” untuk membayar dukungan parpol pendukung sama dengan kasus suap menyuap. Secara aturan seseorang ataupun kelompok, perusahaan memang dibolehkan memberikan bantuan dana kepada partai dalam jumlah yang terbatas. Sesuai UU 12 Tahun 2008 tentang Parpol pada Bab XV pasal 35 menyebutkan sumbangan perseorangan bukan anggota parpol paling banyak Rp1 miliar per orang dalam waktu satu tahun anggaran. Sedangkan bantuan dari perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak Rp4 miliar dalam waktu satu tahun anggaran. Dalam aturan itu juga ditegaskan bahwa sumbangan dimaksud didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab.

Dikatakan, dalam kasus-kasus Pilkada memang membutuhkan dana berkampanye dan lainnya, namun jika memang bantuan itu legal maka parpol tidak perlu takut mengumumkannya kepada publik. “Bisa saja itu hanya kedok untuk menyembunyikan adanya suap menyuap di parpol dan kalau partai memang mendapatkan dana itu secara sah, harusnya juga berani mengungkapkan ke publik berapa anggaran mereka terima,” kata Husnu Abadi di Hotel Pangeran, Kamis (3/7). Husnu menduga, pendanaan di Pilgubri ini bisa menjadi ajang cuci uang (money loundry) pihak tertentu yang mendanai calon kepala daerah. Hal-hal seperti ini memang butuh pembuktian karena sangat tidak mungkin semua dana Pilgubri ditanggung balon dari kantong pribadi.

Bukan Domain Panwas Sementara itu, Ketua Panwas Pilkada Provinsi Riau, Dicky Rinaldi mengatakan, isu soal jual beli perahu partai itu memang santer di masyarakat, tapi sulit dibuktikan kecuali partai dan calon jujur mengungkapkannya. Selain itu bukan domain Panwas menyelidiki sejauh itu Panwas hanya dapat mengawasi hasil audit kekayaan pasangan calon setelah diaudit oleh BPK. Dari laporan keuangan itu bisa ditelusuri lebih lanjut asal muasal dana dan besaran yang dimiliki calon bersangkutan. Namun demikian, sejumlah pengurus parpol beralasan, jika dana itu digunakan untuk keperluan kampanye dan membantah melakukan jual beli partai.

« Previous PageNext Page »



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.