Satu lagi nama calon presiden (capres) disodorkan pada publik. Ia adalah Yuzril Ihza Mahendra. Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin mantan Mensesneg ini, Rabu (16/7/2008) kemarin resmi mengajukan Yusril sebagai capresnya.

Yusril sudah tiga kali menjadi menteri. Ia mengaku capai berada di belakang layar terus. Suami Rika Kato ini yakin memiliki bekal yang cukup untuk menjadi orang nomor satu di negara ini.

“Saya mempunyai tingkat pengetahuan yang tidak perlu diragukan baik dari sisi pengalaman, keberanian dan terobosan,” kata Yusril.

Apa sih keistimewaan Yusril dibanding tokoh lain? Solusi apa yang ditawarkan Yusril untuk mengatasi masalah bangsa ini? Bagaimana tanggapannya atas kasus-kasus yang bisa menjadi batu sandungan untuk maju menjadi capres?

Berikut wawancara Ronald Tanamas dari detikcom dengan Yusril Ihza:

Bisa diceritakan alasan anda maju dan mengikuti capres saat ini ?

Saya melihat persoalan-persoalan yang besar terjadi di dalam bangsa ini membutuhkan penyelesaian yang cerdas dan akurat. Selama ini saya telah banyak belajar mengenai keadaan bangsa ini seperti apa.

Selain itu saya juga merasa sudah cukup belajar dan capai bekerja di belakang layar terus. Daripada saya hanya berada di belakang terus, kenapa tidak saya mencoba menyelesaikan masalah-masalah ini.

Bagaimana anda melihat permasalahan yang dialami oleh bangsa ini. Menurut anda apa yang menjadi masalah utamanya ?

Masalah utamanya yang dihadapi bangsa ini adalah masalah ekonomi. Di mana banyak orang yang menganggur karena tidak ada pekerjaan dan banyak kepincangan yang terjadi antara kehidupan di desa dan perkotaan.

Masalah ini sebenarnya masalah struktur dan kebijakan di dalam memecahkan persoalan ini. Sebenarnya bangsa ini punya potensi lahan tidur yang selama ini tidak digunakan. Lahan tidur ini berada di wilayah kabupaten dan kotamadya yang dekat dengan ibukota.

Jika lahan tidur tersebut didayagunakan semaksimal mungkin, maka angka pengangguran akan berkurang. Jadi untuk memecahkan masalah ekonomi sebaiknya kita bangun dahulu basis ekonomi di pedesaan dengan tujuan untuk membantu ekonomi nasional.

Solusi seperti apa yang seharusnya dijalankan untuk menangani masalah seperti ini? Langkah besar apa yang akan anda tempuh ?

Ini adalah masalah yang disebabkan oleh sebuah kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh negara di mana kita melihat lahan-lahan yang menganggur di daerah-daerah yang sebenarnya juga sudah dimiliki sebagian oleh orang-orang kota atau orang kaya.

Tetapi pemerintah sebagai skala nasional tidak dapat memberikan arahan ke bawah seperti tingkat bupati, walikota atau camat untuk membangunkan lahan-lahan yang menganggur tersebut untuk didayagunakan pembangunan ekonomi pada tingkat rakyat.

Sebenarnya kita juga mempunyai modal-modal yang cukup besar pada bank pemerintah yang sampai saat ini tidak didayagunakan secara optimal karena seperti kita ketahui ini juga menyangkut policy. Policy penyaluran kredit yang diserahkan kepada siapa.

Sudah mulai kelihatan policy ini mengulang pola-pola yang lama di mana kredit diberikan kepada beberapa kelompok orang. Ketika kelompok orang-orang tersebut melakukan reshuffle secara besar dan menjadi kolaps karena krisis terhadap DPR juga, maka negara menjadi kelimpungan.

Menurut saya, seharusnya bank-bank pemerintah khususnya yang berada di kabupaten melakukan pendayagunaan dan bimbingan penyuluhan kepada rakyat, yang saya kira sudah mau dan rajin bekerja, cuma tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu jika lahan-lahan tersebut dioptimalkan saya yakin pertumbuhan ekonomi dalam tingkat pedesaan bisa diandalkan.

Sekarang kita tahu banyak orang desa pergi ke kota untuk mendapatkan kehidupan layak. Dan di perkotaan membangun rumah. Jika akhirnya semua pindah ke kota, maka dapat dipastikan banyak pemuda yang menjadi hilang akal dengan sebagian menjadi preman, ada yang ngaco dan berbuat negatif karena tidak ada pekerjaan.

Padahal kalau mau sedikit didayagunakan, maka masalah ekonomi seperti ini tidak akan muncul.

Di sinilah kebijakan tersebut digunakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai decision maker. Jadi jelas apa yang harus dilakukan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan tersebut.

Sandungan terberat anda untuk menjadi capres adalah dugaan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Mensesneg, bagaimana anda menyikapi permasalahan ini ?

Tidak ada kasus seperti itu. Kita harus bisa membedakan antara fakta dan opini yang dibentuk oleh media massa. Kita tidak harus berkutat terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Orang bisa saja membuat opini, tapi itu kan belum tentu sebuah kebenaran. Jika opini tersebut terus diangkat bisa berubah menjadi sebuah propaganda.

Persoalannya adalah jika ada orang yang mau melakukan perubahan dengan memiliki sebuah kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini bisa diganjal karena pembentukan opini seperti ini. Bisa dilihat kok selama saya bekerja di dalam pemerintahan apakah ada sebuah
kekhawatiran yang muncul disebabkan oleh kesalahan saya, tidak kan?

Terus terang, perasaan saya menjadi tidak enak karena masalah korupsi ini. Saya katakan kepada anda kalau presiden telah menulis surat kepada saya setelah satu hari saya berhenti. Bapak Presiden menyampaikan maaf dan mengatakan keputusan ini diambil karena desakan berbagai pihak dan mengakui saya tidak ada salah dalam kasus apapun. Itu yang pertama.

Kedua, jika saya salah, kenapa bapak presiden menawarkan saya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Kesimpulanya ada sebuah konspirasi besar dalam kabinet supaya saya mundur dari kabinet. Itu saja.

Dalam mengikuti capres ini apakah anda sudah mempertimbangkan suara pemilih perempuan yang biasanya berpengaruh besar terhadap pemilihan capres ?

Saya pikir baik pria maupun perempuan memiliki suara dan hak yang sama. Bisa dilihat suara profesor dengan tukang becak ataupun anak-anak memiliki kekuatan yang sama. Saat saya jalan-jalan ke daerah dan kabupaten, saya tidak melihat suara perempuan mempunyai pengaruh yang besar untuk ikut pemilihan di tahun 2009.

Sebenarnya apa yang membuat anda begitu istimewa untuk bisa mengikuti pemilihan capres nanti ?

Pertama, saya melihat saya mempunyai umur yang lebih muda dibandingkan calon-calon yang lain. Kedua, saya juga mempunyai tingkat pengetahuan yang tidak perlu diragukan baik dari sisi pengalaman, keberanian dan terobosan.

Sebagai contoh, anda bisa lihat setiap kebijakan yang saya ambil adalah keputusan-keputusan dari sesuatu yang kongkret terhadap pemasalahan yang dialami bangsa ini. Keputusan itu sarat dengan kecepatan dan keakuratan data tentunya.

Kemudian bisa saja karena hal seperti ini ada orang yang tidak suka dengan saya dan keputusan saya. Tapi tidak sedikit orang yang menilai setiap keputusan saya, melihat ini sebagai sebuah terobosan yang baik.

Namun bagi orang yang tidak suka berusaha mencari celah terhadap diri saya dengan melontarkan isu-isu seperti korupsi-korupsi tadi. Namun kasus seperti itu bisa dibuktikan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung atau KPK yang sampai saat ini tidak bisa dibuktikan.

Akhirnya saya berpikir ini merupakan salah satu cara yang tidak fair dalam satu kompetisi politik yang sehat.

Namun sebaiknya hal seperti itu harus juga dipertimbangkan karena bisa saja ini dijadikan sebagai senjata oleh lawan politik anda ?

Sampai sekarang, selama saya melakukan perdebatan-perdebatan politik, tidak ada yang menyinggung masalah ini. Namun tiba-tiba detikcom mengangkat masalah ini (detikcom memberitakan ‘Kasus Korupsi Jadi Batu Terjal Yusril di Pilpres 2009;) dan menjadikannya sebuah isu.

Jangan-jangan detikcom mempunyai target politik dengan mengangkat masalah seperti ini. Saya sebagai seorang politisi juga punya hak untuk bertanya kepada media untuk apa isu seperti ini di blow up?

Biodata Singkat:

Nama Lengkap: Yusril Ihza Mahendra
Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 5 Februari 1956
Agama : Islam
Istri: Kessy Sukaesih (cerai), Rika Tolentino Kato
Anak : Yuri, Kenia, Meilan, dan Ali Reza

Pendidikan:

-S-1 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI (selesai pada 1983)
-S-1 jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI (selesai pada 1982).
-S2 Graduate School of Humanities and Social Science, Universitas Punjab (India) pada 1984.
-S-3 dari Institute of Post Graduate Studies, Universitas Sains Malaysia (1993)

Pengalaman akademis:

-Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
-Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983)
-Staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan UMJ
-Staf pengajar Fakultas Hukum UI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pejabat untuk tetap mengedepankan pelayanan terhadap publik dari pada politik. Imbauan ini terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang semakin dekat.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala daerah kabupaten dan kota serta tokoh masyarakat se-Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung, Kamis (17/7/2008) malam di Hotel Grand Angkasa, Jalan Soetomo, Medan.

“Silakan berpolitik, tidak ada yang melarang, tetapi pelayanan terhadap rakyat tetap diutamakan,” kata SBY.

Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, serta beberapa menteri lainnya ini, SBY meminta para pejabat kepala daerah untuk benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kerangka kerja yang ada. Jangan justru mendahulukan masalah politik.

Tidak lupa SBY berpesan bila melihat ada kepala daerah yang tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, agar segera dilaporkan kepadanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengemukakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan diikuti 34 partai akan menghadirkan persaingan yang keras. Namun jangan sampai menebarkan fitnah.

“Biar kompetisi keras, tapi jangan ada fitnah dan kekerasan,” tukas SBY.

Pertemuan SBY pada malam ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SBY selama tiga hari di Sumut. Presiden yang tiba di Medan dengan pesawat kepresidenan dari Jakarta Kamis sore sekitar pukul 16.10 WIB.

Pada Jumat 18 Juli 2008, Presiden dan rombongan dijadwalkan menutup acara Pesta Danau Toba (PDT) di Open Stage Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Sementara pada Sabtu 19 Juli 2008, Presiden akan melakukan panen raya di Desa Nagori Pamatang Panompean, Kecamatan Panompean Panai, Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya menuju Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Di sana rencananya presiden akan mendengarkan sistem pelayanan terpadu (Sistem Satu Atap/Samsat) yang diterapkan pemerintah setempat hingga berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), serta menerima buku biografi Alamrhum Tengku Rizal Nurdin mantan Gubernur Sumut yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di Medan September 2005. Buku yang ditulis KI Damanik itu akan diserahkan istri almarhum, Ny. Siti Mariam Rizal Nurdin.

Satu lagi purnawirawan jenderal yang menyatakan diri maju di ajang Pilpres 2009. Dia adalah Letjen Purn TNI Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengumumkan secara terbuka niatnya itu pekan ini.

Alasan Prabowo maju ke arena Pilpres, lantaran dia melihat perkembangan politik kenegaraan yang sampai sekarang dianggap belum mampu mengatasi persoalan bangsa.

Kabar majunya Prabowo sebenarnya sudah diduga sejak lama. Bahkan belakangan wajahnya sering muncul di iklan yang ditayangkan di sejumlah media. Untuk memuluskan jalannya, dia juga membidani kelahiran Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Partai yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akan dijadikan kendaraan politiknya. Sebab bila ia mengandalkan kendaraan politik sebelumnya, yakni Partai Golkar, tentu tidak mungkin. Sebab ia pasti tergeser oleh sang ketua umum Jusuf Kalla yang juga sedang berancang-ancang maju ke Pilpres 2009.

Tidak aneh jika Prabowo merasa, selama berkecimpung di partai yang didirikan mantan mertuanya itu, dirinya kurang bisa maksimal dalam berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran dan tenaganya. “Saya merasa kurang maksimal dapat berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran-pikiran saya, tenaga saya, apabila saya tetap berada di dalam Golkar,” beber Prabowo mengungkapkan alasannya keluar dari naungan beringin.

Dengan berganti partai, Prabowo berharap bisa lebih maksimal dalam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya, terutama di bidang perekonomian.

“Dengan menggunakan kendaraan politik yang baru (Gerindra), Prabowo punya kans untuk dicalonkan di Pilpres,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari.

Sebelumnya pada Pemilu 2004, Prabowo memang sempat untuk maju sebagai calon dari Golkar di Pilpres. Namun dalam Konvensi Golkar, dia tidak lolos. Dia keok oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto yang akhirnya maju sebagai capres dari Golkar saat itu.

Nah, dengan menumpang Gerindra, kesempatan bagi Prabowo untuk maju di Pilpres terbuka lebar. Sebab Gerindra dalam Pemilu mendatang, seperti dikatakan Qodari, memiliki potensi besar menyedot suara. Partai ini, kata Qodari, didukung banyak kalangan, baik dari kalangan militer, nasionalis, Islam konservatif, hingga aktivis yang pernah jadi korban penculikan. Belum lagi kalangan petani dan nelayan sebagai basis pemilihnya.

“Jika Gerindra sukses melakukan implementasi menggarap pemilih dari kalangan petani maupun nelayan. Suara yang bisa diraih bisa signifikan,” jelas Qodari.

Tentang peluang Prabowo sebagai capres, Qodari juga melihat kalau mantan Pangkostrad ini cukup layak diperhitungkan oleh capres yang lain. Apalagi, Prabowo memiliki dana besar.

Selain itu, dalam survei Indo Barometer, Prabowo termasuk salah satu nama yang sudah muncul di publik meski persentasenya masih kecil.

Sementara dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), sosok Prabowo juga mengalami peningkatan dukungan. Lembaga yang dipimpin Umar S Bakry ini menyatakan trend atau kecenderungan dukungan terhadap sejumlah capres alternatif seperti Prabowo terus meningkat.

Survei LSN yang dilaksanakan tanggal 2-14 Mei 2008 memperlihatkan trend dukungan terhadap Prabowo meningkat. Dari survei yang dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sample sebanyak 1.225 orang, nama Prabowo meraih 7,9 persen. Padahal pada survei LSN pada Januari di tahun yang sama Prabowo memperoleh 7,7 persen. Berarti persentasenya mengalami peningkatan.

Peningkatan dukungan ini, kata Umar S Bakry, karena Prabowo merupakan sosok yang cukup familiar di masyarakat. Selain pernah tercatat sebagai menantu penguasa Orde Baru, Soeharto. Karir militer pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini juga sangat bersinar.

Alumnus Akabri Magelang tahun 1974 ini sempat disebut-sebut sebagai bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia di masanya. Ia dikenal cerdas dan berpengaruh, seiring dengan penempatannya sebagai penyandang tongkat komando di pos-pos strategis TNI AD. Tidak heran jika Prabowo merupakan satu-satunya jenderal termuda yang berhasil meraih bintang tiga di usianya yang ke-46.

Namanya mulai diperhitungkan, sejak ia menjabat Danjen Kopassus, 1996 silam. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Sayangnya, di pos ini dia hanya menjabat sekitar dua bulan. Sehari setelah Presiden Soeharto lengser, kedudukan Prabowo kemudian ikutan lengser. Ia sempat dimutasi menjadi Komandan Sesko ABRI, sebelum akhirnya dia memilih pensiun dini.

Lepas dari militer, ia kemudian beralih menggeluti bidang usaha, mengikuti jejak keluarganya. Bisnis putra begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo ini kemudian melesat cepat beberapa tahun kemudian.

Prabowo kini memimpin sejumlah perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, seperti kelapa sawit, perikanan, pertanian, bubur kertas, minyak dan pertambangan. Sedangkan dalam organisasi, ia kemudian berhasil terpilih menjadi Ketua Umum HKTI, 5 Desember 2004, menggantikan Siswono Yudo Husodo.

Politisi muda Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyatakan, di Golkar, Prabowo merupakan kader yang potensial. Sebab selain punya pemikiran yang cerdas, kata Yuddy, Prabowo sangat dikenal luas di masyarakat. “Sayangnya potensi yang dimilikinya tidak bisa berkembang saat di Golkar sehingga ia mengundurkan diri,”ujar Yuddy.

Prabowo kini mengikuti jejak Wiranto, seniornya di TNI AD yang keluar dari Golkar dan membentuk partai baru. Ke depan, ia juga akan ikut arena perebutan kursi RI 1 bersama pensiunan jenderal lainnya, seperti Wiranto, Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009.

Namun menurut pandangan Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, sekalipun sudah punya kendaraan politik, peluang Prabowo masih sulit. Soalnya Gerindra masih masuk dalam kategori partai kecil yang butuh waktu lama untuk berkembang. Apalagi syarat pencalonan untuk capres 2009, yang saat ini sedang digodok di DPR, diperkirakan akan lebih berat. Angkanya berkisar 20% sampai 30% suara hasil Pemilu 2009.

“Langkah Prabowo di Pilpres masih sangat berat. Sekalipun dia punya dukungan dana yang kuat. Karena kompetitornya saat ini yang juga dari kalangan militer sangat berat, seperti Wiranto maupun SBY (incumbent),” kata Sukardi.

Sukardi kemudian memposisikan Prabowo berada satu level dengan Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang sudah lebih dulu menyatakan diri maju ke Pilpres. Sebab dua pensiunan jenderal bintang tiga ini sama-sama baru digadang oleh partai kecil dan masih baru. Prabowo saat ini baru diusung Gerindra. Sedangkan Sutiyoso saat ini baru digadang oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Namun menurut Syarwan Hamid, Ketua Tim Sukses Sutiyoso, peluang untuk menggandeng partai-partai lain, terutama partai kelas menengah, seperti PKS dan PAN masih terbuka lebar. “Kita sampai saat ini masih kontak-kontakan dengan pimpinan partai-partai tersebut. Dan mereka masih memberi peluang kepada Bang Yos untuk maju,” jelas Syarwan

Lain halnya dengan Wiranto, pensiunan jenderal bintang empat yang juga maju ke arena Pilpres 2009. Meski kendaraan politiknya Partai Hanura tergolong anyar. Tapi kata sukardi, secara struktural partai tersebut sangat bagus dan kuat. Sehingga Hanura diprediksi bisa menyedot suara yang signifikan dalam pemilu legislatif tahun depan.

Dengan adanya Wiranto sebagai ketua umum akan berimplikasi terhadap perolehan suara Hanura di Pemilu 2009. Sebab Wiranto punya daya tarik cukup kuat di masyarakat. Hal ini terbukti dengan perolehan suaranya sekitar 22 persen suara dalam Pilpres 2004.

Bahkan beberapa kalangan memprediksi potensi suara Hanura bisa menjadi ancaman bagi Partai Golkar. Alasannya, selain Wiranto mantan pengurus Golkar, mayoritas pemilih Wiranto pada Pilpres 2004 adalah pemilih Golkar. Bukan tidak mungkin sebagian suara partai berlambang beringin ini akan beralih ke Hanura yang dipimpin Wiranto.

Prediksi Sukardi, di antara para pensiunan jenderal yang maju di ajang Pilpres 2009, peluang Wiranto relatif lebih besar. “Pesaing terberat Wiranto hanyalah incumbent, yakni Presiden SBY,” ujar Sukardi.

Sukardi menjelaskan, untuk menandingi SBY, yang juga pensiunan jenderal bintang empat, Wiranto harus benar-benar kerja ekstra keras. Sebab sekalipun Wiranto memiliki tingkat pengenalan yang luas di masyarakat, tapi dari tingkat dukungan Wiranto masih kalah dari SBY. Apalagi Wiranto pernah dikalahkan SBY di Pemilu 2004.

“Dalam Pemilu 2009, saya kira kondisinya tidak berubah. SBY akan mampu mengungguli Wiranto dalam perolehan suara di Pilpres,” kata Sukardi.

Hanya saja, imbuhnya, hal itu tergantung kinerja SBY. Jika kinerja SBY di penghujung jabatannya semakin buruk di mata publik, Wiranto kemungkinan besar bisa menyalip popularitas SBY. Kita tunggu saja.

Jakarta, Sejumlah artis ramai-ramai diusung oleh partai politik menjadi caleg dalam pemilu 2009. Salah satunya PAN yang disebut-sebut menggaet Wulan Guritno, Marini Zumarnis, Derry Drajat, dan Iyet Bustami. Pantaskah mereka menjadi wakil rakyat di DPR?

“Politik kita instan. Ingin cepat mendapatkan dukungan suara dengan memasang artis yang dikenal masyarakat. Harusnya ada kesadaran di kalangan artis bisa mengukur diri sendiri, kalau tidak mampu, ya jangan,” ujar pengamat politik dari LIPI Lili Romli kepada Gold News, Kamis (17/7/2008).

Lili mengatakan, jangan mentang-mentang karena artis itu populer dan dikenal masyarakat jadi ikut-ikutan tanpa mengetahui apa itu politik. “Tetapi itu hak politik artis itu. Memang ada juga artis yang mampu berpolitik,” katanya.

Menurut Lili, masyarakat Indonesia juga harus diberikan kesadaran agar tidak masuk ke dalam politik pragmatis tersebut. Meskipun syarat pemilihan caleg atau presiden itu terkenal namun harus dilihat juga kualitas dari orang yang dicalonkan itu.

“Masyarakat harus diberi kesadaran agar tidak terjebak dengan politik pragmatis itu,” tukasnya.

Apa mungkin nanti partai-partai yang ikut pemliu 2009 mencalonkan artis jadi presiden? “Bisa jadi seperti itu,” kata Lili.

Artis-artis yang berada di DPR sekarang ini, lanjut Lili, hanya diam seribu bahasa. “Itu merugikan rakyat dan partai. Dia dikirim ke dewan untuk memperjuangkan nasib rakyat,” tegasnya.

Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim bersikeras kalau tuduhan sodomi yang diarahkan padanya merupakan permainan politik pemerintah. Tujuannya, untuk menghentikan upaya dirinya merebut kekuasaan.

Namun Meteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar membantah anggapan itu. Dikatakannya, penangkapan Anwar bukan bermotif politik. Menurutnya, pemerintah juga tidak takut akan timbulnya reaksi balasan atas penangkapan pemimpin oposisi itu.

“Kasus kriminal diajukan terhadap dirinya dan polisi harus melakukan investigasi menyeluruh untuk menyelidiki tuduhan itu,” kata Syed Hamid.

“Apapun tindakan yang sedang diambil adalah sesuai proses hukum,” tandasnya seperti dikutip harian Malaysia.

Anwar pernah dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri karena tuduhan sodomi pada tahun 1998 silam. Gara-gara kasus itu pula, Anwar harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun.

Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang.

Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.

Hal ini terlihat dari kampanye sebagian pasangan calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan Lastri. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.

Sikap ”royal” pasangan calon peserta Pilkada Jatim ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada. Misalnya, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akhir 2007. Saat itu Panitia Pengawas Pilkada setempat menemukan amplop berisi Rp 10.000 dan Rp 5.000 disertai ajakan memilih pasangan calon bupati tertentu

Hal serupa ditemukan pada Pilkada Jawa Barat, 13 April 2008. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada.

Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah praktik politik uang. Namun, anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim, Didik Prasetyono, mengatakan, pemberian uang atau barang itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai politik uang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk memengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan.

Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktik politik uang.

Keinginan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ingin mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2009, dinilai sebelah mata oleh sejumlah orang. Bahkan, pengamat politik UI Amir Santoso pesimistis dengan ketokohan Prabowo.

“Pesimistis. Apalagi Gerindra itu merupakan partai baru,” kata Amir di Jakarta, Selasa (15/7/2008).

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan pihaknya optimistis dengan bergabungnya Prabowo. Dia menilai sosok Prabowo adalah sosok yang dikagumi masyarakat dan dianggap menjadi figur yang tepat untuk kondisi bangsa sekarang ini

Penetapan 34 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang berjalan relatif tanpa ”gejolak” harus dilihat sekadar titik awal tahapan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Masih banyak tumpukan tugas berat bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Banten II), di Jakarta, Sabtu (12/7), menyebutkan, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu baru satu tahapan penting saja karena masih panjang tahapan yang mesti digelar KPU. Karena itu, penyiapan peraturan pelaksanaan berikut sosialisasinya mesti dilakukan secara intensif. Dalam hal sosialisasi, kerja sama dengan parpol tak bisa diabaikan. Terlebih jika peraturan tersebut berkait dengan ”nasib” parpol, seperti soal validitas data pemilih dan implikasi pemberlakuan parliamentary threshold. Jangan sampai muncul masalah di kemudian hari hanya karena terbatasnya sosialisasi dan misinterpretasi atas sebuah ketentuan.

Jazuli menekankan soal data pemilih. Akurasi sangat diperlukan, jangan sampai ada warga negara yang kehilangan haknya hanya akibat kekacauan pendataan. Berdemokrasi hanya sekadar wacana jika tidak ada penghargaan atas suara rakyat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) mengingatkan agenda penting KPU berupa penetapan daerah pemilihan anggota DPRD, khususnya untuk kabupaten/kota yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Berdasarkan UU No 10/2008, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota bersangkutan menjadi 50 kursi dari sebelumnya pada Pemilu 2004 hanya 45 kursi. KPU mesti memetakan daerah pemilihan anggota DPRD untuk daerah pemekaran yang terbentuk setelah Pemilu 2004.

Kritis

Di tengah-tengah proses pengenalan dan sosialisasi partai peserta pemilu, masyarakat pemilih harus memperlihatkan sikap kritis. Dihubungi pada Minggu, dosen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, mengatakan, pemilih harus mulai berani menunjukkan kebosanan mereka kepada partai-partai.

”Tidak usah dulu datang pada acara-acara temu partai, sampai partai tersebut betul-betul menunjukkan niat baik bahwa mereka tidak hanya semata-mata merebut kekuasaan,” kata Saldi Isra.

Di posisi itu, tutur Saldi, masyarakat dapat menuntut partai untuk menunjukkan sumbangan konkret mereka selama ini. Para tokoh masyarakat dapat menjadi panutan dari sikap tersebut.

”Sejak awal, mereka yang selama ini menjadi panutan masyarakat dapat menolak tawaran atau bujuk rayu partai politik yang memang tidak layak,” kata Saldi Isra.

Organisasi sipil

Dihubungi secara terpisah, mantan Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan, organisasi sipil dapat membantu masyarakat untuk membangun sikap kritis itu. Selain lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kampus adalah lembaga lain yang dapat melakukannya.

Beberapa pihak menilai, keluarnya Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto dari Partai Golkar akan membuat perolehan suara partai pimpinan Jusuf Kalla itu jeblok.

Namun pengamat politik Andrinof Chaniago berpendapat, Prabowo tidak memiliki pengaruh banyak dalam partai berlambang pohon beringin itu. “Nggak ada pengaruhnya. Ada, atau nggak ada Prabowo nggak ngaruh,” kata Andrinof kepada Gold News, Senin (14/7/2008).

Menurut Andrinof, yang berpengaruh di Golkar adalah Akbar Tandjung. “Walaupun Golkar basisnya majemuk dan mesin partai terus bergerak, tapi tetap penggeraknya adalah Akbar,” kata Andrinof.

Buktinya, kata Andrinof, setelah Akbar tidak lagi menjadi Ketua Umum partai beringin itu, Golkar hampir selalu keok dalam pilkada. “Kan banyak yang kalah di pilkada,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dosen di Universitas Indonesia ini, Jusuf Kalla sebagai ketua umum Golkar hanya memberi arahan saja. Sementara itu Agung Laksono, lebih disibukkan urusan politik di DPR.

Setelah keluar dari Golkar, Prabowo siap menjadi capres 2009 bersama partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat (Wanhat) DPP Partai Golkar segera mendeklarasikan diri sebagai capres.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberikan dukungan politik terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai tidak akan mampu menyentuh para ”godfather” atau koruptor kakap, apalagi tanpa mendapat dukungan Presiden.

Demikian kesimpulan dalam diskusi dengan pembicara Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana bertema ”Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Sekolah Demokrasi Banyuasin, Minggu (13/7) di Palembang, Sumatera Selatan.

Denny menuturkan, dibandingkan presiden sebelumnya, Yudhoyono lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, ia belum memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi.

Menurut Denny, sekarang yang terjadi adalah peningkatan pemberantasan korupsi oleh KPK sebagai lembaga negara independen. Peningkatan pemberantasan korupsi belum dilakukan lembaga negara di bawah Presiden, seperti kejaksaan. Justru aparat kejaksaan yang ditangkap KPK.

”Untuk memberantas korupsi, Presiden harus mendorong KPK supaya menangkap para ’godfather’. Dorongan itu memang memerlukan political will yang sumber utamanya pada Presiden. Dengan demikian, KPK memiliki tameng jika para ’godfather’ menyerang balik,” ujarnya.

Para ”godfather” tersebut, ujar Denny, berada di empat pilar korupsi, yaitu di lingkungan istana (korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif), Cendana (kasus korupsi masa lalu), senjata (korupsi di lingkungan militer), dan pengusaha.

« Previous PageNext Page »



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.