Archive for the ‘pemerintahan indonesia’ Category

MEREKA yang akrab dengan perdebatan filsafat politik tentu paham benar tentang suatu soal yang menjadi debat seru di kalangan “political theorists”, yaitu soal ukuran besar kecilnya pemerintahan: apakah pemerintahan harus langsing atau bongsor?

Kalangan konservatif atau kanan (dalam tradisi politik di Amerika diwakili oleh Partai Republik) cenderung pada bentuk pemerintahan yang langsing, ramping, dan kecil. Filosofi yang mendasari pandangan ini sangat masuk akal: masyarakat diandaikan seperti sebuah “pasar” yang bekerja seturut hukum-hukum tertentu. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bekerjanya hukum masyarakat ini akan menimbulkan distorsi.

Selain itu, pemerintahan yang besar dan bongsor seringkali membawa dampak sampingan yang berbahaya, yaitu korupsi, monopoli, dst. Pemerintahan yang besar juga membawa kosekwensi lain dari sudut fiskal, yaitu biaya yang mahal, dan karena itu menuntut pajak yang tinggi. Bagi kalangan praktisi ekonomi, pajak yang tinggi akan mengendorkan sektor usaha, dan pada gilirannya akan mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Ujung terjauh adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Karena asumsi-asumi semacam ini, kaum konservatif di bangku sebelah kanan cenderung pada pemerintahan yang langsing dan ramping, karena hanya bentuk pemerintahan seperti inilah yang bisa menangkal kemungkinan terjadinya korupsi, salah-urus, selain murah dan efektif.

Kaum konservatif melihat pemerintahan sebagai semacam “necessary evil” atau kejahatan yang terpaksa harus dilakukan karena adanya maslahat tertentu yang bisa dicapai melalui institusi itu. Kaum konservatif jelas bukan kaum anarkis. Meskipun mereka curiga pada pemerintah dan negara, mereka sangat membenci “anarki” dan menekankan “order” atau keteraturan. Bagi mereka, mekanisme sosial yang paling baik untuk mempertahankan keteraturan adalah tradisi, nilai-nilai, asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat, semacam “jam’iyyah” seperti dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama (NU).

Itulah yang menjelaskan kenapa kaum konservatif sangat peduli dengan lembaga keluarga. Bagi kaum konservatif, jika ada anggota masyarakat jatuh sakit atau bangkrut, bukan tugas negara untuk menolongnya. Yang pertama-tama wajib memberikan uluran tangan adalah keluarga, tetangga atau komunitas yang menjadi “pengayom” orang bersangkutan. Masyarakat mempunyai “mekanisme sosial” untuk mengatasi “penyakit sosial” yang muncul di kalangan mereka. Negara tak usah ikut campur. Sebagaimana saya katakan di atas, mereka curiga pada pemerintah dan negara, dan lebih percaya pada kekuatan lembaga sosial.

Inilah filosofi kaum konservatif atau kanan. Tentu, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam “karikatur” yang hanya memotret ciri-ciri pokok dalam filsafat kaum konservatif sambil memberikan penekanan yang berlebihan pada segi-segi tertentu agar tampak kontras yang ada di dalamnya.

Di seberang kaum konservatif kita jumpai sejumlah pandangan, mazhab, dan arus pemikiran yang bermacam-macam, dan karena tak ada istilah tunggal yang bisa merangkum semuanya, kita sebut saja arus pemikiran kedua ini sebagai kaum kiri (dalam tradisi politik Amerika diwakili oleh Partai Demokrat).

Dalam pandangan mazhab kedua ini, negara adalah institusi yang menjadi harapan pokok masyarakat. Negara adalah “the great dispenser of social welfare”. Negara adalah institusi yang membagi-bagikan tunjangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara dibebani tugas besar untuk mengatasi semua “kegagalan sosial” yang ada dalam masyarakat.

Karena negara mendapat tugas yang besar, dengan sendirinya negara menjadi gemuk, bongsor, dan menggelembung. Mazhab ini mengkritik kalangan kanan atau konservatif dengan argumen yang tak kalah menariknya. Bagi mereka, mengandaikan masyarakat sebagai sebuah “pasar” yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu, sangat tidak realistis. Bentuk masyarakat seperti itu tak ada dalam dunia kongkrit. Negara tidak bisa duduk mencangkung sebagai penonton saja saat terjadi malapetaka dalam masyarakat. Negara harus turun tangan dan ikut menyelesaikannya.

Negara tak bisa membiarkan masyarakat mengatasi masalah sendiri. Alasan berdirinya negara adalah persis untuk menolong masyarakat, bukan sekedar menjadi “polisi yang menjaga lalu-lalang lalu-lintas”. Kaum kiri, dengan kata lain, melihat negara sebagai “mesiah” yang diharapkan memberikan pertolongan dalam semua hal.

Dalam mazhab ini, intervensi negara dalam banyak wilayah masyarakat menjadi besar, terutama dalam wilayah kesejahteraan sosial dan pembangungan ekonomi.

APAKAH perdebatan tentang bentuk negara ini relevan untuk konteks kita di Indonesia saat ini?

Saya kira, masalah yang kita hadapai di Indoensia saat ini bukanlah pemerintah yang bongsor atau langsing. Isu yang jauh lebih urgen adalah soal pemerintah yang kuat dan kompeten. Perdebatan dalam konteks politik Indonesia memang agak sedikit lain.

Pada masa Orde Baru dulu kita akrab dengan perdebatan tentang istilah “strong state”, “negara kuat”, yang pada masa itu dipahami sebagai negara integralistik yang otoriter seperti tercermin dalam contoh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto dulu. Negara ini melakukan intervensi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kita lihat pada zaman itu adalah semacam “etatisme” atau kuatnya peran negara atau pemerintah dalam semua bidang. Istilah “regime” tepat untuk menggambarkan pemerintahan pada saat itu, yakni suatu sistem politik yang menegakkan kontrol dalam semua bidang.

Semua orang pada zaman itu memprotes bentuk negara kuat seperti itu. Sekarang, kita menyaksikan hancurnya bentuk negara otoriter seperti itu. Yang kita lihat setelah era reformasi saat ini adalah negara lemah yang lamban, ragu-ragu, dan sama sekali tak kompeten dalam mengatasi masalah. Apakah bentuk negara/pemerintahan seperti ini yang kita inginkan?

Saya sendiri cenderung mengatakan: tidak. Pemerintah yang lemah, sebagaimana kita lihat sendiri, membawa banyak masalah yang teramat serius. Kasus kekerasan sosial dan persekusi agama yang terjadi akhir-akhir ini adalah dampak dari negara atau pemerintahan yang lemah, lamban dan ragu-ragu.

Pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Mungkin, perlu cara pandang lain untuk mendefinisikan pemerintah kuat saat ini. Pemerintah kita sebuat kuat bukan dalam pengertian otoriter dan intrusif seperti dalam pengalaman Orde Baru dulu. “Kuat” di sini kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi (melalui pemilu yang “fair”).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberikan dukungan politik terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai tidak akan mampu menyentuh para ”godfather” atau koruptor kakap, apalagi tanpa mendapat dukungan Presiden.

Demikian kesimpulan dalam diskusi dengan pembicara Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana bertema ”Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan Sekolah Demokrasi Banyuasin, Minggu (13/7) di Palembang, Sumatera Selatan.

Denny menuturkan, dibandingkan presiden sebelumnya, Yudhoyono lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, ia belum memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi.

Menurut Denny, sekarang yang terjadi adalah peningkatan pemberantasan korupsi oleh KPK sebagai lembaga negara independen. Peningkatan pemberantasan korupsi belum dilakukan lembaga negara di bawah Presiden, seperti kejaksaan. Justru aparat kejaksaan yang ditangkap KPK.

”Untuk memberantas korupsi, Presiden harus mendorong KPK supaya menangkap para ’godfather’. Dorongan itu memang memerlukan political will yang sumber utamanya pada Presiden. Dengan demikian, KPK memiliki tameng jika para ’godfather’ menyerang balik,” ujarnya.

Para ”godfather” tersebut, ujar Denny, berada di empat pilar korupsi, yaitu di lingkungan istana (korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif), Cendana (kasus korupsi masa lalu), senjata (korupsi di lingkungan militer), dan pengusaha.

“DALAM sistem parlementer, saat dukungan suara di parlemen tidak cukup setengah tambah satu, maka perdana menteri bersama kabinet pemerintahannya harus mundur!” ujar Umar. “Dalam sistem ‘presiden-sial’ hal itu tidak berlaku! Namun, jika setiap kali apa yang dikehendaki presiden dikecundangi parlemen, tidak bisa dimungkiri sistem pemerintahannya berubah intonasi menjadi ‘presiden-sial’!”

“Itu bisa terjadi ketika lobi pemerintah lemah di parlemen sehingga nasibnya seperti lebai malang–antre minyak tanah di pangkalan saat dapat giliran minyaknya habis, pindah ke pangkalan lain ketika sampai malah antreannya sudah bubar!” sambut Amir. “Gambaran itu terlihat pada pekan terakhir, dua kehendak pemerintah dalam hal ini presiden dikecundangi DPR! Pertama, pada RUU Pemilu terkait penghitungan sisa suara dan patokan threshold, hingga Mensesneg harus melapor Presiden dahulu sebelum DPR mengetuk palu! Kedua, calon gubernur Bank Indonesia yang diajukan Presiden ditolak DPR!”

“Jika preseden ini berkelanjutan, bukan mustahil pemerintah dalam hal ini eksekutif tidak bisa lagi mengelola negara secara maksimal!” tukas Umar. “Sebab, apa saja yang diidealkan atau dianggap terbaik oleh eksekutif selalu terjegal di legislatif!”

“Dengan begitu konsekuensinya jelas tidak sepele!” timpal Amir. “Di antaranya, dua pilar utama negara–eksekutif dan legislatif–terjebak dalam situasi antagonistis! Di negara liberal seperti Amerika, situasi seperti itu sering terjadi dan dianggap biasa karena selain Gedung Putih punya West Wing–tempat jago-jago lobi ke parlemen, oposan juga sangat hormat pada arah pendapat umum terutama yang terbentuk lewat polling atau survei! Jika masalah yang dihadapi menyangkut aspirasi publik dan kepentingan nasional, mereka tidak asal gebuk setiap yang datang dari eksekutif! Beda parlemen sini, justru alergi pada survei pendapat umum! Survei sejenis quick count saja dihambat jadwal penyiarannya!”

“Masalah yang di negara lain bukan masalah, tapi di sini justru jadi biang kerok terlihat dalam koalisi partai pendukung pemerintah dalam dua kasus kekalahan pemerintah di parlemen tadi!” tukas Umar. “Yang relatif masih solid tinggal Fraksi Partai Demokrat dan Golkar! PKS malah ikut PDI-P, sejak awal menolak dua calon gubernur BI yang diajukan pemerintah! Sedang PAN, PPP, PKB yang koalisinya diperkuat jatah menteri di kabinet, melenggang dengan agenda masing-masing! Padahal di negara lain, tanpa suatu konflik nyata yang terbuka hingga bisa dijadikan alasan pecah kongsi, jarang terjadi partai meninggalkan koalisi secara diam-diam!”

“Keanehan dan tiadanya standar gaya permainan politik di negeri kita itulah yang bisa membuat antagonisme eksekutif-legislatif nasional itu jadi blunder lebih buruk bagi kehidupan berbangsa!” timpal Amir. “Bayangkan ketika depresi sedang menggelinding hingga menuntut langkah-langkah cepat untuk mengantisipasinya, ternyata tanpa peduli ancaman seperti apa yang siap menerkam, setiap langkah yang diajukan eksekutif langsung dijegal legislatif!”

“Meski demikian, harapan agar para aktor politik kita menyadari itu mungkin sia-sia!” tegas Umar. “Entah bagaimana penilaian partai-partai yang diam-diam meninggalkan koalisi itu terhadap kinerja pemerintah, tapi terkesan hal itu mereka tempuh menjelang pemilu yang makin dekat ini karena enggan partainya dikaitkan dengan realitas kinerja pemerintah! Kesan seperti itu yang ingin ditonjolkan pada tahap ini! Namun, jika pada saatnya kinerja pemerintah ternyata bagus, semudah membalik telapak tangan pula mereka mengklaim sukses itu sebagai sukses partainya! Aneh, tapi bisa jadi kenyataan!” **

Kondisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dinilai turut memengaruhi persepsi publik terhadap popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Apalagi, belakangan ini konsolidasi kabinet sedikit terganggu akibat perbedaan sikap politik parpol pendukung pemerintah.

“Kalau itu (kabinet tidak solid) sudah lama terjadi. Ini juga memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, Jakarta, Rabu (2/7/2008).

Menurut Agung, dalam beberapa kasus antar kabinet seringkali terjadi miskoordinasi. Padahal, sebagai sebuah tim, internal kabinet harus kompak dalam menjalankan program pemerintah. Ketua DPR ini berpendapat, banyaknya koalisi parpol di pemerintahan turut menjadi penghambat.

“Terlalu banyak kepentingan politik yang harus dipertimbangkan. Ditambah lagi dengan masalah koordinasi,” ungkap Agung. Karena itulah, pihaknya mengusulkan agar koalisi pendukung pemerintah dievaluasi.

Mengenai hasil survei Indo Baromoter yang menyebutkan rakyat tidak puas atas kinerja SBY-Kalla dalam bidang ekonomi, Agung menilai sangat bergantung pada kondisi pemerintahan. Artinya, kinerja pemerintahan (termasuk) kabinet sangat menentukan persepsi publik.

Meskipun popularitas SBY-Kalla terus merosot, Partai Golkar belum menentukan sikap terkait Pilpres 2009. Terlebih, pihaknya meyakini selama setahun ke depan hasil survei masih terus fluktuatif.

Seperti diberitakan, hasil survei Indo Barometer terhadap 1200 responden dari 33 provinsi, popularitas SBY mengalami penurunan signifikan. Pada Mei 2007 popularitas SBY mencapai 35,3%. Pada survei Desember 2007, popularitas SBY sempat naik menjadi 38,1%. Kemudian, pada survei Juni 2008, popularitas SBY hanya 20,7%.

Dari hasil survei tersebut, untuk pertama kali selama menjadi presiden, popularitas SBY berada di bawah Megawati Soekarnoputri, yang mendapat 30,4%.

Dari hasil survei tersebut, kepuasan publik terhadap SBY-Kalla juga merosot tajam akibat kenaikan harga BBM. Dalam survei itu juga dinyatakan, rakyat yang tidak puas terhadap kinerja SBY-Kalla dalam bidang ekonomi mencapai 79,1%.

Jika di Amerika sebentar lagi akan diketahui siapakah pemenangnya, apakah Mc.Cain atau Obama sebagai antiklimaks setelah bergulat hampir 1 tahun belakangan ini, di Indonesia justru kebalikannya, kampanye Pemilu 2009 sebentar lagi akan segera dimulai. Durasi kampanye yang akan menjadi kampanye terlama sepanjang sejarah Indonesia.

Ada beberapa yang sudah “curi start” kampanye, yang jelas dari partai baru Hanura dan PAN yang sudah mengindikasikan partisipasi dalam ajang “pertempuran” 2009 nanti. Makin hari makin jelas siapa-siapa yang akan terjun dalam panggung 2009 nanti. Memang masih belum ada daftar resmi, dan bahkan pendaftaran capres juga belum dibuka dan dimulai. Tapi dari bincang-bincang kami berdua akhirnya disepakati untuk pura-pura jadi analis politik amatiran yang mencoba untuk menelaah para (kemungkinan) capres 2009 nanti. Sedikit banyak, tulisan ini juga menyambung dan terinspirasi tulisan OJ beberapa waktu lalu yang menyatakan kurang lebih “enough is enough” untuk para capres yang gagal dan juga para mantan presiden di masa sebelumnya.

Juga inspirasi polling tentang capres yang dibuat Mamak Presiden Z beberapa waktu lalu menyempurnakan ide tulisan kolaborasi ini.

Susilo Bambang Yudhoyono

Menurut saya pribadi, SBY masih memiliki peluang yang lebih besar dibanding calon lainnya. Dengan kharisma yang ada sekarang, kepiawaian international diplomacy yang banyak menjadi nilai tambah akan menjadi perhatian utama lawan-lawan politiknya. Di awal masa pemerintahannya sudah didera bencana bertubi, tsunami Aceh, gempa Jogja, merupakan kejadian yang siapa saja duduk jadi presiden ketika itu, tidak akan bisa menghindarinya.

Nilai kurang pemerintahan SBY – JK adalah sudah 3x harga BBM naik semasa duet beliau berdua ini. Rakyat banyak mengeluh walaupun saya juga yakin bahwa mayoritas masyarakat juga memahami duduk persoalannya. Naiknya harga BBM adalah bukan faktor internal melainkan faktor eksternal. Siapapun juga yang duduk menjabat juga akan mengambil sikap yang sama. Memang sekarang semua lawan politik SBY – JK berandai-andai, jika, kalau mereka ini duduk di situ akan begini dan akan begitu. Saya yakin, itu khan baru “jika, kalau, seandainya beserta kawan-kawannya”, belum tentu mereka yang mengritisi kebijakan kenaikan BBM akan mengambil keputusan yang lebih baik.

Pencapaian dalam skala internasional adalah tercapainya perdamaian di Aceh, di mana semua presiden pasca Suharto, belum ada satupun yang sanggup menangani Aceh dengan apik dan damai. Dihapuskannya embargo militer oleh Amerika dan dibatalkannya travel warning yang sudah 8 tahun dipasang, menunjukkan satu lagi pencapaian diplomasi internasional.

Kondisi Indonesia saat ini membuat mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais merasa tergugah untuk terus menyuarakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin baru.

“Sudah tiba saatnya bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan yang transformatif dan juga alternatif,” kata Amien di sela-sela acara Diskusi Publik Selamatkan Indonesia di Yogyakarta, Senin.

Amien menyatakan, meski sudah terbebas dari penjajahan fisik bangsa asing tetapi bangsa Indonesia belum bisa dinyatakan merdeka sepenuhnya karena masih tunduk pada kekuasaan asing, terutama di bidang ekonomi.

Menurut mantan Ketua MPR itu, Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang salah kaprah. “Dimulai dari era kepemimpinan Soeharto dilanjutkan pada saat kepemimpinan B.J. Habibie, diteruskan saat Megawati kemudian Gus Dur dan kini SBY,” lanjut Amien.

Sebagai obatnya, menurut Amien, diperlukan keberanian dari anak bangsa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ekonomi lama dan tidak lagi harus bergantung kepada Bank Dunia atau lembaga ekonomi lainnya.

“Jika negara lain saja bisa, seperti India, Venezuela atau Bolivia, maka saya juga yakin bahwa Indonesia juga bisa,” lanjut Amien.

Hal yang sama juga dikemukakan pengamat hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana bahwa bangsa Indonesia memerlukan pemimpin baru.

Mendasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny mengatakan, jika bangsa Indonesia diminta memilih apakah mereka memilih sosok presiden yang memimpin sekarang (SBY) atau sosok-sosok lama yang kembali mencalonkan diri, maka SBY dapat dipastikan menang.

“Tetapi jika pertanyaannya adalah apakah mereka akan memilih SBY atau sosok baru, maka sebagian besar responden akan mengatakan bahwa mereka memilih sosok baru,” ujar Denny.

“Dengan hasil itu, jelas terlihat bahwa Indonesia benar-benar menginginkan sosok pemimpin yang benar-benar baru.”

Saat ini, lanjut Denny, ada tiga alasan mengapa Indonesia perlu diselamatkan yaitu pemerintaahan yang baik (good government) telah berubah menjadi pemerintahan yang buruk (bad government).

“Di tengah pemerintahan yang baik akan melahirkan kesejahteraan rakyat yang baik, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi pada pemerintahan yang buruk karena pemerintah selalu akan mengedepankan kepentingan pengusaha,” katanya.

Alasan kedua ialah karena korporasi telah berubah menjadi kleptokrasi yaitu saat penguasa telah menghambakan diri kepada pengusaha.

Dan alasan terakhir itu karena hukum telah direndahkan. “Tidak tegaknya hukum karena hukum telah tunduk kepada pengusaha seperti Indonesia yang tunduk kepada pengusaha asing di bidang migas,” ujarnya.

“Jika negara lain bisa mereview perjanjian kontrak karya mereka di bidang migas dengan perusahaan asing, mengapa Indonesia tidak bisa karena yang banyak menikmati hasil dari sumber daya alam Indonesia justru bukan rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi karena hukum telah direndahkan.”

Sehingga, lanjut Denny, tidak ada kata lain selain Indonesia membutuhkan pemimpin baru.





Follow

Get every new post delivered to your Inbox.